KBRN, Samarinda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggalakkan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai upaya untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga serta mencegah kekerasan dalam keluarga.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, menjelaskan bahwa Puspaga hadir untuk memberikan edukasi dan konseling bagi masyarakat, baik yang baru membangun keluarga maupun yang sudah berkeluarga dan menghadapi masalah.

"Puspaga menyediakan layanan konseling gratis dengan psikolog profesional bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam membangun keharmonisan keluarga atau mencegah kekerasan," ujar Soraya di Samarinda, Sabtu (13/1/2025).

Menurut Soraya, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga psikologis. Konseling dengan psikolog dianggap sebagai salah satu solusi untuk membantu individu maupun keluarga dalam mengatasi masalah dan membangun hubungan yang lebih sehat.

Selain layanan konseling, DKP3A juga memberikan perhatian khusus kepada perempuan kepala keluarga (pekka), terutama yang berstatus orang tua tunggal. Mereka yang ditinggalkan oleh suami yang meninggal, bercerai, atau tidak mampu mencari nafkah, diberikan wadah untuk mengembangkan diri melalui kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Soraya menambahkan, pada Pesta Rakyat Kaltim 2025 yang memperingati HUT ke-68 Provinsi Kaltim, pihaknya memberi kesempatan kepada pekka untuk memamerkan dan memasarkan produk-produk mereka, guna meningkatkan kemandirian ekonomi.

Soraya juga menyoroti masih adanya stigma negatif terhadap janda, yang masih menjadi tantangan dalam pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya mengedukasi masyarakat dan mengubah pandangan negatif terhadap perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan layanan penitipan anak (daycare) di Kaltim. Meskipun sudah ada daycare yang dikelola oleh Dharma Wanita di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, layanan tersebut masih terbatas dan belum mencakup seluruh kebutuhan perempuan pekerja.