KBRN, Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen mengatasi kemacetan dan polusi udara dengan meluncurkan transportasi massal ramah lingkungan pada 2025. Program ini melibatkan pengoperasian armada bus listrik melalui skema Buy The Service (BTS).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyatakan langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengamanatkan pemerintah menyediakan transportasi umum bagi masyarakat.

"Pemerintah wajib menyediakan transportasi umum untuk masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas kami pada 2025," ujarnya, Selasa (17/12/2024).

Dalam tahap awal, Dishub Samarinda merencanakan dua trayek utama, yakni Trayek 1A dan 1B, serta dua trayek pengumpan, F2 dan F5. Seluruh armada bus yang digunakan akan berbasis listrik untuk menekan emisi karbon kendaraan bermotor yang mencapai 60–70 persen polusi udara di kota.

"Kendaraan bermotor menyumbang polusi terbesar di Samarinda. Dengan menggunakan bus listrik, efek rumah kaca dapat ditekan secara signifikan," katanya.

Pengoperasian bus listrik dirancang dengan waktu tunggu antar bus sekitar 12 menit dan jam operasional selama 12 jam per hari. Pengadaan armada dilakukan melalui sistem e-katalog untuk memastikan spesifikasi sesuai kebutuhan kota.