RRI.CO.ID, SAMARINDA – Kekeringan mulai mengancam kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah wilayah Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda kini memperketat pemantauan intake akibat meningkatnya kadar klorida Sungai Mahakam.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, kebutuhan air bersih menjadi perhatian utama pemerintah dalam menghadapi kondisi kekeringan. Sejumlah intake di wilayah Palaran dan sekitarnya mulai terdampak perubahan kualitas air sungai.

“Yang paling utama adalah satu, air bersih. Yang sudah terdampak itu intake kita yang berada di daerah sekitar Palaran dan sekitarnya,” kata Andi Harun, Sabtu 29 Agustus 2026.

Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, hingga Bantuas. Kondisi tersebut dipengaruhi pasang Sungai Mahakam yang menyebabkan kadar klorida meningkat, terutama di kawasan perbatasan Anggana dan Samarinda.

Andi menjelaskan, kadar klorida di wilayah Bantuas sempat melampaui ambang batas 250 PPM. Kondisi tersebut membuat operasional intake harus dihentikan sementara untuk menjaga kualitas air yang digunakan masyarakat.

“Kalau sudah melewati batas 250 PPM, kita harus stop karena ini menyangkut kesehatan air bersih kita,” ujarnya.

Menurut Andi, penghentian intake belum berlangsung selama 24 jam karena kadar klorida biasanya kembali menurun ketika air sungai mulai surut. Pemerintah terus memantau kondisi tersebut untuk memastikan pelayanan air bersih tetap berjalan.

Hujan yang turun di wilayah hulu dua hari sebelumnya juga membantu memperbaiki kondisi sumber air. Sejumlah intake yang sebelumnya sempat dihentikan dapat kembali dioperasikan setelah kadar klorida mengalami penurunan.

Namun, kondisi tersebut masih sangat dinamis dan dapat berubah dalam waktu singkat. Karena itu, Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus mengevaluasi perkembangan kondisi.

“Kita sudah melewati fase normal. Sekarang berada di fase transisi antara waspada dan siaga, bahkan sudah memasuki fase siaga,” ujar Andi.

Pemkot Samarinda memiliki empat tingkatan kondisi kekeringan, yakni normal, waspada, siaga, dan kritis. Evaluasi akan dilakukan setelah masa penetapan darurat kekeringan berakhir.

Pemerintah memastikan kebutuhan air bersih menjadi prioritas selama kondisi kekeringan. Pemantauan kualitas air sungai dan operasional intake dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap memperoleh layanan air yang aman.