Otorita IKN Bagi Kawasan Nusantara Menjadi Tujuh Klaster Karhutla

RRI.CO.ID, Nusantara – Otorita Ibu Kota Nusantara memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan membagi kawasan Nusantara ke dalam tujuh klaster pengendalian.

Pembagian wilayah tersebut menjadi bagian dari sistem pengendalian yang melibatkan pemerintah, perusahaan, organisasi lingkungan, hingga masyarakat untuk mempercepat respons ketika titik api ditemukan.

Dalam siaran pers Otorita IKN, Jumat, 4 September 2026, setiap klaster dipimpin koordinator dari unsur Otorita IKN, pemerintah kecamatan, maupun perusahaan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Pembagian klaster dilakukan secara partisipatif dengan mempertimbangkan sebaran posko, ketersediaan peralatan, sumber daya manusia, dan akses menuju lokasi kebakaran.

Setiap klaster juga dilengkapi informasi harian mengenai perkembangan titik panas dan lokasi sumber air. Data tersebut menjadi acuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus mempercepat pemadaman di tingkat tapak.

Sistem tersebut dijalankan melalui Satuan Reaksi Cepat Multi Pihak Pengendalian Karhutla. Anggotanya meliputi Otorita IKN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, pemerintah desa dan kelurahan, perusahaan, organisasi lingkungan, serta relawan.

Relawan yang terlibat antara lain Masyarakat Peduli Api, Mitra Polhut, dan relawan pemadam kebakaran. Kolaborasi tersebut diarahkan agar penanganan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan hingga pemulihan.

Pada tahap penanggulangan, tim melakukan pemadaman dan penyekatan untuk membatasi pergerakan api. Setelah api padam, area dibasahi dan didinginkan untuk mencegah bara kembali memicu kebakaran.

Pemantauan tetap dilakukan setelah proses pendinginan. Langkah tersebut diperlukan karena titik api dapat kembali muncul pada area yang sebelumnya telah dinyatakan padam.

Pemadaman melibatkan pos pemadam kebakaran, BPBD, UPT Dinas Kehutanan, UPT Kementerian Kehutanan, perusahaan, relawan, serta anggota Satuan Reaksi Cepat.

Otorita IKN juga menempatkan aparatur sipil negara secara bergantian di sejumlah posko. Mereka bertugas mendukung patroli dan pemantauan kondisi kawasan.

Pengendalian karhutla tersebut telah disiapkan sejak sebelum memasuki musim kemarau 2026. Otorita IKN menerapkan tiga tahapan utama, yakni pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Di sisi pencegahan, perhatian juga diarahkan pada ketersediaan air untuk menghadapi kemungkinan kekeringan berkepanjangan. Otorita IKN menambah pasokan air dengan memanfaatkan air dari Waduk Sepaku Semoi melalui pemasangan pipa.

Upaya menjaga cadangan air juga dilakukan melalui penyelidikan potensi air tanah. Saat ini, penyelidikan geolistrik dilakukan sebagai tahap awal sebelum pengeboran yang direncanakan pada minggu keempat September 2026.

Sementara itu, Otorita IKN bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca pada 22–25 Agustus 2026. Operasi tersebut diarahkan untuk membantu menjaga pasokan air sekaligus mengurangi risiko karhutla.

Hujan yang dihasilkan dari operasi tersebut di sejumlah titik kemudian ditampung di Waduk Sepaku Semoi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menghadapi kondisi kering yang dapat meningkatkan risiko kebakaran.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran dalam menjaga kawasan Nusantara.

“Pengendalian karhutla bukan pekerjaan satu lembaga. Ini ikhtiar bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga Nusantara sebagai kota hutan yang aman dan berkelanjutan,” ujar Basuki.

Selain memperkuat sistem di lapangan, Otorita IKN juga memperhatikan kondisi petugas yang berada di garis depan. Distribusi multivitamin dilakukan untuk mendukung kondisi petugas selama menjalankan tugas pengendalian karhutla.

Dengan pembagian tujuh klaster, informasi titik panas dan sumber air di setiap wilayah dapat menjadi dasar koordinasi yang lebih terarah. Sistem tersebut diharapkan membuat respons terhadap kebakaran tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih terorganisasi.

Bagi Nusantara yang dikembangkan sebagai kota hutan, pengendalian karhutla menjadi persoalan yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan kawasan. Karena itu, kesiapan tidak hanya dibutuhkan ketika api sudah muncul, tetapi sejak potensi kebakaran mulai terdeteksi.