Prabowo Minta Penyesuaian Syarat Rekrutmen Dayak Pedalaman Jadi Prajurit TNI

RRI.CO.ID, Bogor – Presiden Prabowo Subianto meminta perkembangan penyesuaian persyaratan rekrutmen bagi masyarakat Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo bersama Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, sejumlah menteri, dan pejabat terkait di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden meminta laporan mengenai perkembangan penyesuaian persyaratan rekrutmen tersebut. Langkah itu diarahkan untuk membuka kesempatan pengabdian melalui TNI bagi masyarakat dari berbagai lapisan.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” kata Seskab.

Selain persoalan rekrutmen prajurit, Presiden juga menerima laporan mengenai penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Pembahasan mencakup pemulihan pascagempa bumi di Flores dan penanganan dampak erupsi Gunung Merapi.

Perhatian Presiden turut diarahkan pada kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Kalimantan dan Sumatra menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam upaya penguatan penanganan serta pencegahan karhutla.

Presiden menekankan bahwa pencegahan tidak hanya mengandalkan penanganan ketika kebakaran terjadi. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan yang dapat memicu karhutla.

Dalam upaya tersebut, Presiden menyoroti peran Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Personel TNI yang bertugas di tingkat desa diminta aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan.

“Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan di Hambalang juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penguatan sumber daya manusia di tubuh TNI. Penyesuaian persyaratan rekrutmen menjadi salah satu langkah yang dibahas dalam membuka akses pengabdian kepada negara.

Sementara dalam penanganan bencana dan karhutla, pemerintah mendorong keterlibatan aparat hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat. Babinsa dinilai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan warga di wilayah binaannya.

Informasi tersebut dikutip dari laman Sekretariat Negara pada Senin, 31 Agustus 2026. Pemerintah menegaskan penanganan bencana dan perlindungan lingkungan membutuhkan langkah yang cepat, terpadu, sekaligus berkelanjutan.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pemantauan Presiden terhadap pelaksanaan kebijakan strategis nasional. Isu pertahanan, pemerataan kesempatan menjadi prajurit TNI, penanganan bencana, dan pencegahan karhutla menjadi bagian dari agenda yang dibahas.