RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah menegaskan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga pada triwulan II 2026 meskipun dunia kembali menghadapi berbagai tantangan. Ketidakpastian global dipicu oleh meningkatnya konflik geopolitik, lonjakan harga energi, hingga tingginya volatilitas pasar keuangan internasional.

Di tengah situasi tersebut, ketahanan ekonomi domestik dinilai tetap kuat berkat koordinasi yang erat antarlembaga dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan fondasi ekonomi nasional masih solid di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Hal itu disampaikan Purbaya saat menghadiri Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026 di Jakarta, Senin 3 Agustus 2026.

Menurutnya, KSSK yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan sektor keuangan melalui asesmen yang bersifat forward-looking.

Selain itu, KSSK juga akan memperkuat langkah mitigasi secara terkoordinasi, baik di antara anggota KSSK maupun bersama kementerian dan lembaga terkait.

Purbaya menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjalankan fungsinya sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan pemerintah.

Selain melindungi masyarakat, APBN juga berperan mendorong investasi melalui proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Optimisme dunia usaha juga mulai terlihat dari aktivitas manufaktur yang kembali mengalami ekspansi pada Juli 2026. Indeks PMI Manufaktur tercatat berada di level 50,2, yang menandakan meningkatnya aktivitas produksi dan membaiknya sentimen pelaku usaha.

Dengan sinergi kebijakan yang terus diperkuat, pemerintah memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada pada kisaran 5,6 hingga 6,0 persen.

Dari sisi penerimaan negara, kinerja APBN juga menunjukkan hasil yang positif. Hingga akhir triwulan II 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi sebesar Rp1.035,7 triliun atau meningkat 24,6 persen. Capaian tersebut didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi nasional, keberhasilan implementasi sistem Coretax yang meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, serta penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp271 triliun atau tumbuh 21,6 persen.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan pada Rabu (5/8/2026), realisasi Belanja Negara hingga akhir semester I 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN).

Pemerintah juga terus mengoptimalkan APBN untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global. Hingga triwulan II 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp116 triliun, sedangkan subsidi dan kompensasi pangan terealisasi sebesar Rp116,9 triliun.

Di sektor perlindungan sosial, Program Makan Bergizi Gratis telah menyerap anggaran sebesar Rp101,1 triliun dan menjangkau 63,13 juta penerima manfaat. Program tersebut diperkuat melalui berbagai bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP), guna menjaga kesejahteraan masyarakat.

Menutup keterangannya, Purbaya menegaskan APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

"APBN menjalankan peran strategis melalui kinerja pendapatan negara yang positif, belanja negara yang optimal, serta pembiayaan yang terukur," ujarnya.