RRI.CO.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengambil langkah terukur dalam mengatasi pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan. Arahan tersebut disampaikan saat menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026.

Usai pertemuan, Bahlil mengatakan Presiden memberi perhatian khusus terhadap gangguan pasokan listrik dan meminta Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) bergerak cepat agar layanan kelistrikan kembali normal. Menurutnya, keandalan listrik menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

"Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman di beberapa titik. Karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik," ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan, berdasarkan informasi dari PLN, pemadaman yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan energi, melainkan karena proses pemeliharaan jaringan dan infrastruktur kelistrikan. Ia memastikan kondisi pasokan energi nasional tetap aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan listrik.

Selain persoalan kelistrikan, Presiden Prabowo juga mengarahkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi diminta mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia secara proporsional.

"Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM bersubsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, maka yang nonsubsidi juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan," kata Bahlil, dikutip dari laman Presidenri.go.id, Rabu 5 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya percepatan program hilirisasi sektor pertambangan. Bahlil menegaskan seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib memenuhi komitmen hilirisasi sesuai ketentuan. Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya.

Melalui arahan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keandalan pasokan listrik, melindungi daya beli masyarakat melalui stabilitas harga BBM, serta memastikan program hilirisasi sumber daya alam berjalan optimal. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.