RRI.CO.ID, Balikpapan - Polda Kalimantan Timur melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopimda Kaltim yang dihadiri Kapolda Kaltim, Gubernur Kaltim, Kasdam VI/Mulawarman beserta Forkopimda Kaltim dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman serius karhutla dan fenomena El Nino pada Juli–September 2026 yang diprediksi memicu kemarau panjang serta krisis multidimensi. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan penanganan ini memerlukan sinergi lintas instansi, pencegahan berbasis komunitas, serta penerapan kebijakan tanpa bakar (zero burning policy).

Pada sambutan Kapolda Kaltim Irjen Pol Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro dalam Rokor tersebut mengatakan, Ancaman dan Data Karhutla di Kaltim di prediksi El Nino berlangsung Juli hingga September 2026 dengan kondisi kemarau yang lebih kering dan panas. Potensi ini memicu kebakaran hutan, gangguan air bersih, masalah kesehatan akibat asap, konflik sumber daya alam, hingga lonjakan harga pangan. " temuan titik panas melalui Aplikasi Lembuswana mencatat 974 titik hotspot pada semester I 2026, dengan sebaran di Kutai Timur, Berau, Paser, dan Kutai Barat," ujarnya pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Langkah Strategis dan Penanganan Terpadu

Kepolisian wilayah Kaltim telah menyiapkan Operasi Amanusa II-2026 dengan mengerahkan 1.619 personel Polri serta membentuk 6 satuan tugas khusus. Selain itu, menyiapkan 227 embung, 28 sumur bor, dan 24 sekat kanal di titik rawan Memanfaatkan pemantauan hotspot berbasis aplikasi Lembuswana secara real-time serta mendirikan posko terpadu bersama TNI, Polri, BPBD, Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, dan Basarnas.Kapolda menegaskan akan menindak tegas perorangan atau korporasi yang sengaja maupun lalai membakar hutan dan lahan.

Di tempat yang sama Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan, mewakili Pangdam VI/Mulawarman, menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu ancaman yang harus diwaspadai setiap memasuki musim kemarau. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, kualitas hidup, serta kabut asap yang ditimbulkan.

Di sisi lain, fenomena El Nino berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Berkurangnya curah hujan serta meningkatnya suhu udara menyebabkan kondisi hutan dan lahan menjadi lebih kering sehingga sangat mudah terbakar. Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh pihak harus terus diperkuat melalui langkah-langkah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

"Sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara, Kodam VI/Mulawarman siap mendukung penuh upaya pemerintah dalam pencegahan maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan," ujar Kasdam VI/Mulawarman. Namun, keberhasilan penanganan tidak cukup hanya mengandalkan aparat saja, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, instansi teknis, relawan, tokoh masyarakat, hingga seluruh lapisan masyarakat. Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam upaya mitigasi dan kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak dini, sehingga terbangun kesamaan persepsi, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme koordinasi yang efektif di wilayah Kalimantan Timur.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menekankan pentingnya persoalan ini bukan sekadar urusan api, melainkan masalah yang jauh lebih besar dan tidak boleh berjalan secara sektoral. Oleh karena itu, semua pihak harus bergerak menjadi satu kesatuan tim yang tidak terpisahkan. Ia meyakini bahwa dengan kepemimpinan dan kebersamaan di Kalimantan Timur, ancaman El Nino ini dapat dihadapi bersama.Semangat yang harus dikedepankan adalah bagaimana melayani masyarakat Kalimantan Timur.

"Tidak boleh ada ego sektoral. Oleh karena itu, kita harus bergerak menjadi satu tim, satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Penanganan karhutla tidak mungkin dibebankan hanya kepada satu instansi saja, baik TNI maupun Polri, tetapi dibutuhkan kerja sama lintas sektor," kata Gubernur Kaltim.

Berkurangnya curah hujan berpotensi menurunkan ketersediaan air bersih, mengganggu sektor pertanian dan perkebunan, meningkatkan risiko gagal panen, serta berdampak pada kesehatan masyarakat akibat suhu ekstrem. Oleh karena itu, potensi kabut asap perlu diantisipasi secara optimal melalui kerja sama lintas sektor yang menjadi kunci utama penanganan.