RRI.CO.ID, Nusantara – BNPB menyiapkan uang harian Rp150 ribu bagi personel Satgas Darat yang terlibat langsung dalam pemadaman karhutla di Kalimantan Timur. Kebijakan ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap personel yang bekerja di garis depan dengan kondisi medan berat dan waktu kerja panjang.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan karhutla di Kalimantan Timur dan IKN, Senin, 14 September 2026.
Menurut Suharyanto, insentif diberikan kepada personel yang benar-benar menjalankan tugas pemadaman di lapangan. Penghitungan dilakukan melalui masing-masing unsur pimpinan Satgas Darat dengan memperhatikan sumber pembiayaan yang telah digunakan.
“Uang lelah per hari Rp150 ribu. Untuk pekerja yang di lapangan yang betul-betul memadamkan api kita berikan insentif,” kata Suharyanto.
Ia menjelaskan pemberian insentif harus dilakukan secara tertib agar tidak terjadi pembayaran ganda. Personel yang telah memperoleh dukungan dari sumber anggaran lain tidak boleh kembali menerima pembayaran untuk komponen yang sama.
Ketentuan tersebut menjadi penting karena Satgas Darat Kaltim merupakan gabungan berbagai unsur. Personel yang terlibat berasal dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, OIKN, Masyarakat Peduli Api, relawan, hingga masyarakat.
Suharyanto meminta mekanisme pemberian uang harian dikoordinasikan oleh unsur tertua dalam Satgas Darat. Pendataan harus memastikan personel yang menerima benar-benar menjalankan tugas pemadaman di lapangan.
Suharyanto mengatakan perhatian terhadap personel menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan operasi pemadaman. Sebab, tugas Satgas Darat tidak hanya membutuhkan jumlah personel yang besar, tetapi juga kemampuan bertahan dalam kondisi lapangan yang berat.
Personel harus bekerja di kawasan terbakar dengan suhu tinggi, asap, medan yang sulit, serta kemungkinan api kembali muncul. Dalam situasi tertentu, petugas juga harus melakukan penyisiran setelah api utama berhasil dipadamkan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala.
“Jangan sampai prajurit atau personel di lapangan ini dia sudah bersusah payah, dia yang di garis terdepan, bajunya rusak, badannya lelah tanpa ada perhatian dari pemerintah,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat pemadaman dari sisi jumlah hektare yang berhasil ditangani. Kondisi dan kebutuhan personel yang melakukan pekerjaan langsung juga menjadi bagian dari evaluasi operasi.
Pemberian insentif tersebut juga berkaitan dengan strategi BNPB yang menempatkan Satgas Darat sebagai kekuatan utama dalam penanganan karhutla.
Sebelumnya, Suharyanto menyebut pemadaman darat menjadi prioritas pada sisa periode kemarau. BNPB mengerahkan unsur TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta relawan untuk memperkuat operasi tersebut.
Dalam rapat di Kaltim, Suharyanto juga menegaskan bahwa operasi darat merupakan bagian terpenting dalam penanganan kebakaran. Helikopter water bombing tetap digunakan untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau personel dari darat.
Dengan pola tersebut, keberadaan personel lapangan menjadi penentu keberhasilan operasi. Mereka tidak hanya melakukan pemadaman awal, tetapi juga memastikan api tidak kembali menyala setelah proses pemadaman.
Suharyanto meminta pemerintah daerah dan seluruh unsur Satgas memastikan sumber anggaran sebelum membayarkan insentif. Hal tersebut diperlukan karena operasi karhutla melibatkan banyak instansi dengan sumber pembiayaan yang berbeda.
Jika suatu personel telah mendapatkan uang harian dari OIKN, TNI, Polri, atau sumber anggaran pemerintah lainnya untuk tugas yang sama, pembayaran tidak boleh digandakan.
“Kalau memang dari OIKN sudah mengeluarkan ya jangan didobelkan,” ucap Suharyanto.
Sebaliknya, apabila personel yang terlibat belum mendapatkan dukungan, BNPB membuka ruang koordinasi agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Pemerintah pusat menilai dukungan kepada personel harus diberikan selama mereka benar-benar menjalankan tugas di lapangan
Kebijakan uang harian juga menjadi bagian dari upaya menjaga kekuatan Satgas Darat tetap bertahan selama operasi berlangsung. Karhutla tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu hari sehingga personel membutuhkan dukungan berkelanjutan.
BNPB sebelumnya menyatakan dukungan penanganan karhutla tidak hanya berupa pengerahan personel, tetapi juga logistik dan peralatan pemadaman. Pemerintah pusat memastikan kebutuhan operasi darurat dapat diperkuat sesuai kondisi lapangan.
Di Kaltim, kebutuhan tersebut semakin penting setelah BNPB mencatat luas lahan terbakar mencapai 5.708,96 hektare berdasarkan data BPBD yang diterima pada 14 September. Pada saat rapat berlangsung, masih terdapat hampir 320 hektare yang dalam proses pemadaman.
Besarnya luasan tersebut membuat pekerjaan Satgas Darat tidak dapat dilakukan secara singkat. Pemadaman membutuhkan pengerahan personel secara bergantian, dukungan logistik, peralatan, serta pemantauan setelah api dinyatakan padam.
Suharyanto memastikan pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan personel selama penanganan berlangsung. Menurutnya, dukungan harus diberikan kepada mereka yang berada langsung di lapangan.
Pemberian uang harian Rp150 ribu menjadi salah satu bentuk dukungan tersebut. Pemerintah berharap perhatian terhadap personel dapat menjaga semangat dan kemampuan Satgas Darat dalam menghadapi kebakaran hingga seluruh titik api di Kaltim berhasil dikendalikan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....