RRI.CO.ID, Samarinda – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat perekonomian nasional melalui reformasi tata kelola sumber daya alam, percepatan investasi strategis, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor. Salah satu langkah yang ditempuh ialah penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari laman Presiden RI pada Selasa 21 Juli 2026.

Presiden menjelaskan, sistem ekspor satu pintu diterapkan untuk memperbaiki tata kelola ekspor sekaligus memastikan seluruh proses perdagangan komoditas strategis berlangsung lebih transparan. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui volume ekspor, tujuan penjualan, harga transaksi, hingga besaran devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia.

"Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, dan berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia," ujar Presiden.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026.

Menurut Presiden, PT DSI menjadi instrumen negara dalam memperkuat tata kelola sekaligus mengonsolidasikan ekspor berbagai komoditas strategis nasional.

"Semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, kelapa sawit, batu bara, emas, sehingga kita terapkan ekspor satu pintu dan kita dirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia," katanya.

Presiden mengungkapkan implementasi awal kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil positif. Dalam waktu sekitar satu bulan sejak beroperasi penuh, PT DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar AS.

"Baru satu bulan dua minggu bekerja, PT DSI sudah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar AS. Dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, selisih antara harga jual di Indonesia dan harga internasional mencapai minimal 30 persen, bahkan mendekati 40 hingga 45 persen," ujarnya.

Menurut Presiden, keberadaan PT DSI mulai memperkecil kesenjangan harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga di pasar internasional sehingga nilai tambah yang diperoleh negara menjadi lebih optimal.

Presiden juga menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan negara maupun pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum.

"Karena kita tegas. Meneruskan praktik ini adalah praktik penipuan. Semua izin akan kita cabut. Saya tidak pandang bulu. Kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Presiden Prabowo menilai berbagai langkah reformasi yang dijalankan pemerintah mulai mendapat pengakuan dari dunia internasional. Didukung ketahanan pangan yang semakin kuat, sektor energi yang terus berkembang, serta melimpahnya sumber daya alam, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi global.

"Saudara-saudara, kita sudah mulai dipandang dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan menjadi lumbung pangan dunia," ujar Presiden. (BPMI Setpres)