RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan mengenai tujuan kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace dan usaha menyelesaikan konflik Palestina, dalam tatap muka dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, juga pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Dilansir dari Setneg.go.id. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melihat Presiden Prabowo mempunyai pendekatan yang realistis untuk menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Pendapat Dino, sekarang ini Board of Peace adalah satu-satunya pilihan yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung.

“Menurut saya beliau Presiden Prabowo itu memiliki pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis untuk arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya pilihan di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Dino juga menjelaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah usaha yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Tetapi demikian, Presiden Prabowo dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

“Tapi poinya adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang dapat menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” ujar Dino.

Dino juga meperhatikan penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut.

Dino mendukung sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang selalu berprinsip pada kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Indonesia.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda melihat pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace.

Hassan mengatakan untuk keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Hassan mengatakan untuk delapan Negara yang dapat berperan dalam kekuatan penyeimbang untuk pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan sesuai tujuan kemanusiaan. 

Hassan juga menjelaskan untuk proses penyelesaian konflik tidak harus selalu berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.