Dinkes Kaltim Dorong Sinkronisasi Layanan Darah dan Perkuat Hubungan Pendonor

  • 20 Agt 2026 10:13 WIB
  •  Samarinda

RRI.CO.ID, Samarinda - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mendorong penguatan koordinasi antara Unit Transfusi Darah atau UTD dengan Unit Pelayanan Darah atau UPD di rumah sakit. Sinkronisasi layanan dinilai penting untuk mendukung ketersediaan darah dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan pelayanan darah merupakan bagian dari indikator mutu pelayanan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Ketersediaan darah yang aman dan mudah diakses menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung pelayanan pasien di rumah sakit.

Menurut Jaya, hubungan antara pengelola pelayanan darah dengan komunitas pendonor juga perlu dibangun secara berkelanjutan. Jaya menilai komunikasi tidak cukup dilakukan hanya ketika rumah sakit atau fasilitas kesehatan membutuhkan tambahan persediaan darah.

“Saya minta kepada UPD sama UTD ini komunikasi dengan para pendonor dan keluarga pendonor harus ditingkatkan. Jangan hanya sifatnya tahunan ataupun hanya pada saat dibutuhkan darah kemudian datang,” ujarnya pada Rabu 19 Agustus 2026.

Jaya mendorong pengelola pelayanan darah untuk mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat memperkuat kedekatan dengan para pendonor. Kegiatan bersama, termasuk pertemuan komunitas atau kegiatan lain, dapat menjadi upaya menjaga minat masyarakat untuk terus melakukan donor darah secara rutin.

“Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan mereka senang untuk memberikan darahnya untuk didonorkan. Mereka juga ingin dihargai,” kata Jaya.

Selain hubungan dengan pendonor, Jaya juga meminta UTD dan UPD memperkuat sinkronisasi pelayanan dan pertukaran data. Ia menilai sistem pendonor yang belum terintegrasi dapat menjadi kendala dalam pemantauan riwayat donor darah seseorang.

Menurut Kadinkes Kaltim, koordinasi antarlembaga pelayanan darah perlu dibangun dengan baik agar tidak terjadi perbedaan data maupun klaim kewenangan. “Jangan sampai saling mengklaim. Ini harus sinkron, termasuk bagaimana sistem pendonor bisa terintegrasi,” ujarnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....