Gen Z Dinilai Sudah Dilibatkan dalam Kebijakan, tetapi Belum Punya Pengaruh Besar

RRI.CO.ID, Samarinda - Generasi Z dinilai mulai mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam proses pemerintahan. Namun, keterlibatan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan pengaruh besar terhadap pengambilan kebijakan.

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman, M. Aviv Adhitya Putra Pratama, dalam Obrolan Sore Ceria Pro 2 RRI Samarinda, mengatakan masyarakat saat ini telah memiliki ruang yang cukup luas untuk terlibat dalam proses pemerintahan, terutama sejak tahap perencanaan pembangunan.

“Posisi masyarakat di era saat ini tentunya sudah terbuka sangat luas. Apalagi dari momen perencanaan. Pemerintah ini selalu melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa andil, misalkan dalam level musyawarah perencanaan pembangunan,” ujarnya, dikutip Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut Aviv, keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan hingga desa. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang kemudian menjadi bahan bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman, Hashfi Rafdi, menilai konsep collaborative governance menempatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai aktor yang perlu bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, ia menilai keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan belum selalu diikuti dengan pengaruh yang kuat terhadap keputusan pemerintah.

“Kalau kita lihat dari collaborative governance ini sebenarnya sebuah konsep yang apik jika diterapkan dalam pemerintah kita saat ini. Namun, sekarang ketika kita melihat sebuah kebijakan, masyarakat itu cenderung sudah lebih dilibatkan, tapi belum memiliki kuasa yang tinggi untuk mencetuskan suatu kebijakan. Jadi, sekadar hanya dilibatkan, tapi belum sampai ke tahap yang berpengaruh secara mendalam,” katanya.

Menurut Hashfi, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penerapan collaborative governance. Kolaborasi idealnya tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang hadir dalam forum, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki posisi yang lebih setara dalam proses pemerintahan.

Hashfi menjelaskan, pola pemerintahan sebelumnya cenderung menggunakan mekanisme top-down, ketika pemerintah memiliki pengaruh dan kewenangan lebih besar dalam menentukan arah kebijakan. Sementara dalam konsep kolaboratif, komunikasi dibangun melalui jaringan dengan menempatkan pemerintah dan masyarakat secara lebih setara.

“Dengan era kolaboratif ini bentuk komunikasinya tidak top-down lagi, tetapi lebih kepada adanya menggunakan jaringan di situ. Masyarakat bisa diposisikan setara, tidak artinya pemerintahan berada di atas, masyarakat atau sipil ada di bawah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Gen Z saat ini memiliki peluang besar untuk terlibat dalam penyampaian aspirasi, salah satunya melalui media sosial. Namun, partisipasi tersebut tetap perlu dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan data dan etika.

Sementara itu, Aviv menilai salah satu indikator apakah keterlibatan Gen Z dalam forum pemerintah benar-benar bermakna atau hanya formalitas dapat dilihat dari adanya tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan.

“Apakah kehadiran itu hanya sebatas formalitas? Itu bisa kita lihat ketika penyampaian pendapat, kemudian penyampaian saran dan masukan itu ada tindak lanjut. Atau ada semacam solusi yang ditawarkan dari pemerintah yang mengundang,” ujarnya.

Ia menegaskan, Gen Z tidak cukup hanya hadir dan menyampaikan aspirasi, tetapi juga perlu mengawal tindak lanjut dari aspirasi tersebut.

“Poin pentingnya adalah bagaimana Gen Z bisa menagih tawaran dan solusi kepada pemerintah yang mengundang mereka itu dan dikawal, tidak hanya dilepaskan dan dibiarkan saja seperti itu,” ucapnya.