RRI.CO.ID, Samarinda – Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi internasional untuk memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih luas, merata, dan berkelanjutan. Kerja sama global dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang inklusif sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, saat mengikuti sesi Ministerial Roundtable pada World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2026 di Jenewa, Swiss, Jumat 10 Juli 2026.

Dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital, Selasa 14 Juli 2026, Indonesia memandang penguatan kapasitas sumber daya manusia, transfer teknologi, pendanaan yang berkelanjutan, serta keterlibatan negara-negara berkembang dalam tata kelola digital global merupakan faktor penting untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

Menurut Meutya, melalui kerja sama internasional yang lebih erat, transformasi digital dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan sekaligus mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Ia menjelaskan, Indonesia terus memperkuat fondasi transformasi digital nasional melalui berbagai langkah strategis. Upaya tersebut meliputi pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kecakapan digital masyarakat, penguatan tata kelola data, peningkatan keamanan siber, pengembangan infrastruktur digital publik, serta pemanfaatan teknologi baru.

Seluruh kebijakan tersebut diselaraskan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 guna menghadirkan layanan publik yang lebih berkualitas, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, pemerintah telah mengoperasikan Satelit SATRIA-1, mengoptimalkan jaringan Palapa Ring, serta memperluas layanan jaringan 5G untuk memperkuat konektivitas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, terdepan, dan terluar.

"Namun, tujuan akhirnya bukan sekadar menghadirkan konektivitas. Transformasi digital harus menciptakan produktivitas, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Meutya.

Ia juga mengungkapkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir sepertiga dari total ekonomi digital di kawasan ASEAN. Pemerintah menargetkan nilai tersebut meningkat menjadi 200 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030.

Selain memperkuat infrastruktur dan ekonomi digital, pemerintah juga berupaya memastikan ruang digital tetap aman bagi seluruh pengguna. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Melalui regulasi tersebut, penyelenggara platform digital diwajibkan menerapkan verifikasi usia, klasifikasi tingkat risiko layanan, serta menyediakan sistem pelindungan yang lebih kuat bagi anak-anak di ruang digital.

Meutya menambahkan bahwa pengembangan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) juga harus berpusat pada manusia. Pemanfaatan AI perlu dilakukan secara etis, transparan, akuntabel, serta tetap menghormati privasi, hak asasi manusia, dan keberagaman budaya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Indonesia berharap transformasi digital tidak hanya menjadi pendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga identitas budaya serta menciptakan masa depan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.