RRI.CO.ID, Samarinda - Fenomena kontroversi di media sosial Indonesia dinilai memiliki pola berbeda dibandingkan sejumlah negara lain, termasuk Korea Selatan. Kasus yang semestinya memicu cancel culture justru sering berbalik arah, viral, ramai diperbincangkan, lalu menaikkan nama pelaku di ruang digital bahkan mendapat panggung di dunia hiburan.

Fenomena ini kontras dengan praktik di sejumlah negara lain seperti Korea Selatan, di mana satu kesalahan publik dapat langsung berdampak pada reputasi hingga penghentian karier figur publik.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Sari Mulyani, menjelaskan kondisi cancel kultur tersebut berkaitan dengan kuatnya rasa kepemilikan emosional dalam komunitas digital.

“Ketika gini ketika pesan yang disampaikan itu dirasakan bersama mungkin karena itu isunya karena kepemilikan bersama ya idol kayak BTS Army gitu kan kayak Super Junior itu kan memiliki rasa eh ini oppa punya kita. Nah, nilai-nilai itu sampai di anak-anak terutama Gen Z ya,” ujarnya dalam obrolan SPADA dikutip Rabu, 22 April 2026.

Sehingga ketika seorang publik figur disana tersandung kasus besar, rasa kecewa juga besar dan memberikan sanksi sosial kepada publik figur tersebut. Namun, ia menilai praktik cancel culture di Indonesia belum berjalan efektif karena masih kuatnya budaya pemakluman dalam interaksi sosial masyarakat.

“Tapi kenapa cancel cultural itu masih kurang di Indonesia? Karena kita ada bas bentuk pemakluman. Sisa-sisa dari media apa ya? Ruang-ruang sosial kita yang offline. Aduh, rasa tidak enakan, rasa aduh kasihan. Wah, saya enggak ngerti semuanya. Aduh, kasihan. Aduh, kasihan,” katanya.

Ia mencontohkan, sejumlah kasus kontroversial di ruang digital masih dapat diterima sebagian masyarakat karena faktor empati sosial yang tinggi.

“Pernah ada kasus yang tentang pedofil. Artis pedofil saya enggak tahu kok bisa diterima. Kenapa itu jadi susah? Ya, karena memang di Indonesia itu masih ada budaya yang tertinggal dari ruang-ruang sosial pada umumnya,” ujarnya.

Menurutnya, ruang media sosial kerap hanya menjadi ajang reaksi kolektif tanpa memberikan dampak nyata terhadap pihak yang dikritik.

“Sehingga di media maya itu cuma hanya jadi kayak mengutuk bersama. Tapi ternyata si orang yang kita mau harus cancel culture ini tidak mendapatkan balasan itu. Jadi masih ada pro dan kontra seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, sikap empati yang berlebihan juga dapat berubah menjadi pembenaran terhadap perilaku yang sebenarnya tidak tepat.

“Berarti berdasarkan kasihan lagi-lagi kayaknya justru menurut saya kompak kok kayaknya bisa disalahgunakan kayak saking kompaknya jangan gitu saudara susah nih kita harus rangkul,” ujarnya.

Fenomena tersebut, lanjutnya, terlihat dalam berbagai kasus viral yang cepat menyebar namun tidak diiringi pemahaman mendalam terhadap konteks.

“Iya karena masih ada pemakluman kalau kita lihat yang booming minggu lalu kan yang FH UI. Namanya juga candaan kan itu enggak keluar terus kalau enggak keluar emang enggak ini jadi persepsi kita,” katanya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya budaya diskusi sehat di ruang digital.

“Kadang-kadang sesuatu yang salah ketika dimaklumi dalam waktu yang lama itu akan jadi pembenaran. Jadi kalau menurut dari kacamata akademik ya itu kan namanya eco chamber untuk viral culture. Apapun isunya yang penting viral,” ujarnya.

Ia menambahkan, fenomena viral bukan hal baru di Indonesia, namun tanpa disertai literasi digital yang kuat dapat berdampak pada kualitas ruang publik.

“Tapi sebetulnya itu kan kembali lagi ke masyarakat saya bilang literasi, etika bermedia sosial, literasi dan budaya diskusi sehat itu masih belum banyak terbangun,” katanya.