Pemkab Berau Perkuat Kolaborasi OPD, Pariwisata Disiapkan Jadi Penopang Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat pembangunan sektor pariwisata sebagai salah satu fondasi ekonomi daerah di tengah proses transisi dari ketergantungan terhadap sektor pertambangan. Pengembangan pariwisata dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah agar dapat berjalan terpadu, berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih, saat memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Tahun 2026 dengan tema “Komitmen Perangkat Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata” di Ruang Rapat RPJPD Bapperida, pada Rabu (12/8/2026).

Dalam arahannya, Sri Juniarsih menegaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Berau yang saat ini mulai memasuki masa transisi. Karena itu, pengembangannya tidak dapat lagi dilakukan secara parsial dan hanya dibebankan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pariwisata.

“Kita harus lebih serius dalam menjalankan peran kita. Saya harap kerja kita di bidang pariwisata dalam menopang ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam bisa terus dilakukan,” ujar Sri Juniarsih.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat menjadi tantangan sekaligus momentum bagi daerah untuk lebih kreatif dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berau yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam, kata Sri, kini berada dalam proses transisi menuju penguatan sektor pariwisata. Kondisi tersebut harus diikuti dengan keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Berau memiliki 100 kampung dan 10 kelurahan dengan karakter serta potensi wisata yang berbeda-beda. Potensi tersebut tidak mungkin dikembangkan hanya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,” tegasnya.

Karena itu, Sri meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan destinasi, tetapi juga menyangkut kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas hingga pelayanan kepada wisatawan.

Ia menekankan pentingnya penerapan konsep Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebatas menjadi pemahaman bagi pelaku maupun masyarakat di sekitar destinasi wisata. “Bukan hanya memahami Sapta Pesona, tapi juga direalisasikan di kehidupan sehari-hari,” katanya.

Sri mencontohkan akses menuju Pulau Maratua yang menjadi salah satu destinasi unggulan Berau. Sebelum mencapai destinasi tersebut, wisatawan harus melewati sejumlah kampung yang masih menghadapi persoalan kebersihan. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi pengalaman wisatawan sejak awal perjalanan.

Karena itu, pembangunan pariwisata harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Setiap wilayah yang menjadi bagian dari jalur menuju destinasi wisata juga perlu ditata agar mampu memberikan kesan positif bagi wisatawan.

Selain penguatan kolaborasi antar-OPD, Sri juga mendorong Pemkab Berau memperkuat komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat. Dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata.

Namun demikian, Sri mengingatkan agar pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Lebih dari itu, sektor pariwisata harus mampu menciptakan perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya.

Arah tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Berau ke depan. Pemkab Berau juga mendorong penguatan konsep water-based tourism atau pariwisata berbasis air sebagai bagian dari strategi pengembangan sektor pariwisata daerah.

“Dalam mengembangkan wisata kita harus berani. Kawasan dapat dikembangkan secara masif, tanpa eksploitasi,” tegas Sri.

Ia juga menekankan pentingnya pengaturan zonasi ekologis antara kawasan pedalaman dan pesisir. Setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, serta daya dukung lingkungan yang berbeda sehingga pola pengembangannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing kawasan. “Jangan sampai merusak aset yang menjadi kebanggaan kita,” pungkasnya.

Melalui koordinasi lintas perangkat daerah tersebut, Pemkab Berau berharap pembangunan pariwisata dapat dilakukan secara lebih terarah, terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, potensi wisata yang tersebar di seluruh wilayah Berau tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (DiskominfoBerau/IKP-AF)