RRI.CO.ID, Balikpapan – Komisi III DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melakukan kunjungan kerja ke Telkomsel Regional Kalimantan di Balikpapan selaku provider (penyedia layanan) telekomunikasi seluler pada Rabu 1 April 2026, guna membahas kondisi jaringan telekomunikasi serta mendorong pemerataan akses, khususnya di wilayah perbatasan.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Mahulu Hendrikus Keling, didampingi Sekretaris Komisi III Martina Wau serta anggota Agustinus Tului dan Subhan Nor. Turut hadir perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Mahulu.

Dalam pertemuan itu, pihak provider memaparkan bahwa saat ini terdapat 49 site Base Transceiver Station (BTS) di Mahakam Ulu, terdiri atas 17 site reguler dan sisanya merupakan program Bakti di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Dari jumlah tersebut, sekitar 66 persen wilayah telah terjangkau jaringan, sementara 34 persen lainnya masih mengalami keterbatasan hingga blank spot.

Komisi III DPRD Mahulu menegaskan, persoalan jaringan paling krusial terjadi di wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Di dua kecamatan tersebut, sebagian besar kampung masih mengalami keterbatasan jaringan, bahkan terdapat menara telekomunikasi yang tidak berfungsi optimal.

“Di Long Apari ada beberapa menara yang sejak akhir 2024 tidak berfungsi maksimal. Masyarakat terpaksa menggunakan alternatif seperti layanan internet satelit untuk berkomunikasi,” ujar Ketua Komisi III dalam pertemuan.

Keterbatasan jaringan tersebut berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat. Di sektor kesehatan, komunikasi antara kampung dan bandara kerap terhambat, sehingga informasi rujukan pasien tidak tersampaikan dengan baik. Akibatnya, proses evakuasi medis melalui transportasi udara sering mengalami kendala.

Selain itu, kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan infrastruktur listrik dan transmisi membuat jaringan di wilayah tersebut bergantung pada satelit, yang berdampak pada kualitas layanan yang tidak stabil.

Pihak provider mengakui sejumlah site di Mahakam Ulu masih menghadapi kendala, baik dari sisi pasokan listrik maupun jaringan transmisi. Gangguan akibat putusnya kabel fiber optik juga masih sering terjadi dan dapat berulang dalam satu bulan.

“Beberapa site memang memiliki sinyal, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan listrik dan jaringan transmisi,” kata perwakilan provider.

Komisi III juga menyoroti keberadaan menara yang tidak lagi berfungsi sesuai tujuan awal. Infrastruktur tersebut sebelumnya dibangun untuk mendukung komunikasi antarkampung, termasuk keselamatan transportasi sungai dan layanan darurat, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi ini turut berdampak pada sektor pendidikan dan perekonomian. Pelajar kesulitan mengakses informasi, sementara pelaku usaha kecil belum dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha.

Menanggapi hal itu, pihak provider menawarkan solusi berupa pemanfaatan internet desa serta perangkat tambahan berdaya listrik rendah untuk memperluas jangkauan sinyal. Namun, implementasinya tetap memerlukan dukungan infrastruktur dasar, seperti listrik dan koneksi awal.

Melalui kunjungan ini, DPRD Komisi III bersama Diskominfostandi Mahulu berharap adanya langkah konkret dari provider untuk meningkatkan kualitas jaringan, terutama di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong pemerataan layanan telekomunikasi, agar masyarakat di wilayah perbatasan Mahakam Ulu dapat menikmati akses komunikasi yang setara dengan daerah lainnya.