Komisi X Desak Pemulihan Sarana Pendidikan Pascagempa NTT

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu 15 Agustus 2026 dini hari. Ia menegaskan, kerusakan fasilitas pendidikan akibat bencana tersebut harus segera menjadi perhatian pemerintah guna menjamin keberlanjutan hak belajar anak-anak di daerah terdampak.

Menurut Hetifah, saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih melakukan pemetaan, verifikasi lapangan, dan asesmen terhadap kondisi sekolah serta peserta didik yang terdampak. Proses pendataan tersebut, kata dia, harus dilakukan secara cepat dan akurat agar menjadi dasar yang kuat dalam menentukan kebutuhan pemulihan di setiap wilayah.

“Kerusakan sekolah harus segera dipetakan secara menyeluruh, termasuk kondisi bangunan, sarana pembelajaran, guru, dan peserta didik. Data yang akurat sangat penting agar penanganan tidak terlambat dan bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip dari laman emedia. dpr.go.id pada Rabu 19 Agustus 2026.

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah, khususnya Kemendikdasmen, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah yang mengalami kerusakan. Namun demikian, Hetifah menekankan bahwa pemulihan pendidikan di tengah situasi bencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali gedung sekolah.

Ia meminta pemerintah segera menyediakan ruang kelas darurat, fasilitas belajar sementara, ruang bermain, serta layanan dukungan psikososial bagi anak-anak, terutama yang berada di lokasi pengungsian. Menurutnya, akses pendidikan harus tetap terjaga meskipun sekolah mengalami kerusakan atau lokasi belajar berpindah akibat dampak bencana.

“Anak-anak tetap harus mendapatkan ruang yang aman untuk belajar dan bermain selama proses pemulihan berlangsung. Akses pendidikan tidak boleh terputus karena sekolah rusak atau lokasinya jauh dari tempat pengungsian,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Untuk mendukung respons yang lebih cepat, Hetifah juga mendorong Kemendikdasmen memiliki skema dan anggaran khusus bagi penyediaan sekolah atau ruang belajar darurat di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, mekanisme tersebut penting agar pemerintah dapat segera bertindak tanpa harus menunggu proses penganggaran yang panjang ketika fasilitas pendidikan tidak lagi dapat digunakan.

Selain pemulihan fisik, Hetifah menekankan pentingnya revitalisasi satuan pendidikan secara menyeluruh. Pemulihan tidak hanya mencakup pembangunan gedung sekolah, tetapi juga penyediaan meja, kursi, perangkat pembelajaran, fasilitas pendukung, hingga bantuan bagi peserta didik dan tenaga pendidik yang terdampak.

“Kita jangan hanya membangun kembali bangunan sekolahnya. Perangkat pembelajaran dan kebutuhan siswa juga harus dipastikan tersedia. Karena itu, kami mendorong pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk seluruh kebutuhan pemulihan pendidikan,” katanya.

Komisi X juga meminta pemerintah memastikan keterpaduan dan akurasi data kerusakan sektor pendidikan di NTT. Data mengenai jumlah sekolah yang rusak, tingkat kerusakan, jumlah guru dan peserta didik terdampak, hingga kebutuhan rehabilitasi dan fasilitas darurat harus diverifikasi secara berkala agar kebijakan pemulihan dan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Hetifah memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan pendidikan di NTT bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa selain keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, keberlanjutan pendidikan anak-anak juga harus menjadi bagian integral dari penanganan bencana.

“Percepatan pemulihan pendidikan sangat penting agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Jangan sampai bencana menimbulkan gangguan pendidikan yang berkepanjangan dan membuat anak-anak kehilangan hak belajarnya. Negara harus hadir memastikan mereka tetap dapat belajar dalam kondisi yang aman, layak, dan bermartabat,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu sore, gempa yang berpusat sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer tersebut telah menyebabkan 47 orang meninggal dunia. Selain korban jiwa, bencana itu juga mengakibatkan kerusakan pada berbagai fasilitas umum, termasuk 87 satuan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK.