DPRD Samarinda Akui Kecolongan soal Kasus Kemiskinan Ekstrem

  • 28 Mei 2026 11:44 WIB
  •  Samarinda

RRI.CO.ID, Samarinda - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti masih adanya kasus kemiskinan ekstrem yang terjadi di tengah masyarakat Kota Samarinda. Sorotan itu muncul usai sejumlah kasus belakangan ramai diperbincangkan publik, mulai dari Mandala, siswa SMK yang meninggal dunia akibat infeksi karena memakai sepatu kekecilan, .hingga tiga anak di Jalan Biawan harus merawat ibu mereka yang menderita stroke di rumah tidak layak huni.

Puji mengatakan, sebenarnya sistem pelaporan di tingkat masyarakat sudah tersedia melalui RT, kelurahan hingga dasawisma. Namun, menurutnya, persoalan utama justru terletak pada komunikasi yang terputus dan menurunnya kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.

“Jangan sampai melihat di sekitar ada orang kelaparan atau putus sekolah tapi tidak dilaporkan. Itu sebenarnya fungsi dasawisma,” ujarnya, dikutip pada Kamis, 28 Mei 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tamparan bagi semua pihak, termasuk anggota DPRD yang dinilai harus lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat secara nyata.

Ia menilai, selama ini laporan yang diterima pemerintah sering kali menunjukkan kondisi seolah sudah tertangani dengan baik. Namun, fakta di lapangan justru memperlihatkan masih adanya warga yang luput dari perhatian.

“Ternyata ada kasus Mandala, ada ibu stroke, ada anak yang sampai sekolah rimba karena akses pendidikan sulit. Itu seharusnya tidak terjadi,” kata Puji.

Ia pun mengaku merasa bersalah karena berbagai persoalan tersebut terlambat diketahui. Terlebih, dirinya merupakan anggota Komisi IV DPRD yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, meski kasus yang belakangan ini ramai berada di luar wilayah daerah pemilihannya, yakni Samarinda Ulu.

Puji menduga, banyak kebijakan maupun program pemerintah yang tidak benar-benar sampai ke masyarakat akibat lemahnya komunikasi di tingkat bawah.

“Berarti ada komunikasi yang terputus atau kebijakan pemerintah tidak sampai ke masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menyinggung kasus Mandala yang menurutnya memperlihatkan adanya persoalan sosial yang tidak terselesaikan secara tuntas. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak sekolah, Mandala disebut sudah beberapa kali meminjam uang kepada guru. Namun, persoalan yang dihadapi keluarga tersebut tetap tidak tertangani hingga berujung pada kejadian yang menyita perhatian publik.

“Nah, ini yang saya sesalkan. Sampai segitunya penyelesaian itu enggak sampai tuntas,” katanya.

Ke depan, Sri Puji berharap anggota DPRD maupun pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada laporan administratif dari RT, kelurahan, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pejabat publik harus lebih sering turun langsung mendengar keluhan masyarakat agar kasus serupa tidak kembali terulang.

“Jangan terlalu percaya hanya dari laporan-laporan saja. Kami harus melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan,” ucapnya, mengakhiri.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....