Perda Reklame Samarinda Didorong Tingkatkan PAD dari Sektor Pajak Iklan

RRI.CO.ID, Samarinda - DPRD Kota Samarinda menilai sektor reklame masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, Raperda tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame disiapkan untuk memperkuat tata kelola sekaligus optimalisasi penerimaan daerah.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat Pansus I DPRD Samarinda yang berlangsung pada Rabu 3 Juni 2026. Sejumlah masukan dari pelaku usaha menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi baru tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan persoalan perizinan selama ini berdampak langsung terhadap penerimaan pajak reklame. Banyak pelaku usaha kesulitan menagih kewajiban pajak kepada penyewa karena izin belum terbit.

Menurut Samri, kondisi tersebut menciptakan lingkaran masalah yang merugikan semua pihak. Pelaku usaha tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara optimal, sementara pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan.

“Kalau semua reklame di Samarinda ini berizin, potensi untuk mendapatkan PAD juga besar. Selama ini banyak reklame yang bertebaran, tetapi pemerintah tidak mendapatkan apa-apa,” kata Samri.

Samri menilai keberadaan reklame ilegal juga menimbulkan ketidakadilan bagi pengusaha yang telah memenuhi kewajiban pajak dan perizinan. Di sisi lain, reklame yang tidak berizin dapat beroperasi tanpa pengawasan dan tidak memberikan kontribusi kepada daerah.

Melalui Raperda tersebut, DPRD ingin menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif. Setiap pelaku usaha nantinya diharapkan memiliki kesempatan yang sama dengan kewajiban yang jelas.

“Tujuan kita di situ. Sayang kalau banyak reklame memasang tarif dan menghasilkan keuntungan, tetapi pemerintah kota tidak mendapatkan manfaat berupa pajak dan PAD,” ujarnya.

Selain mengatur perizinan, regulasi baru juga diharapkan menjadi instrumen pengawasan agar seluruh reklame yang beroperasi dapat terdata dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.