RRI.CO.ID, Samarinda — Potensi keterlambatan dalam pembahasan anggaran kembali menjadi isu krusial di Kalimantan Timur. DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya disiplin waktu dan akuntabilitas guna mencegah dampak administratif hingga terganggunya program pembangunan.

Melalui rapat internal Badan Anggaran (Banggar), DPRD Kaltim menyoroti perlunya sinkronisasi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif dalam seluruh tahapan perencanaan hingga pengesahan anggaran.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan koordinasi intensif menjadi kunci agar pembahasan anggaran tidak melenceng dari target waktu yang telah ditetapkan.

“Kami mendorong adanya rekomendasi yang konstruktif agar fungsi pengawasan berjalan maksimal dan tepat sasaran,” ujarnya, melansir laman DPRD Kaltim pada Selasa, 24 Maret 2026.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan keterlambatan dalam siklus anggaran bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, termasuk sanksi administratif.

Ia mengingatkan penyampaian dokumen KUA-PPAS harus selesai tepat waktu agar tidak terjadi penumpukan agenda di akhir tahun. Selain itu, persetujuan APBD juga memiliki batas waktu yang ketat sesuai regulasi.

“Jika terlambat, ada konsekuensi yang harus ditanggung, termasuk sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya tegas.

Selain soal waktu, DPRD juga menyoroti pentingnya validitas program yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Sinkronisasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dinilai penting untuk mencegah munculnya program di luar perencanaan.

Pengamat kebijakan publik menilai, lemahnya perencanaan dan pengawasan anggaran berpotensi menurunkan kualitas belanja daerah. Program yang tidak tepat sasaran dapat berdampak langsung pada efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, DPRD Kaltim mendorong penguatan fungsi pengawasan serta disiplin terhadap jadwal anggaran sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan fiskal benar-benar menjawab kepentingan masyarakat.

Dengan pengelolaan yang tepat waktu dan akuntabel, diharapkan anggaran daerah tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Kalimantan Timur.