Pemerintah Siapkan Tiga Pilar Hadapi Gejolak Ekonomi Global

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah menyiapkan pendekatan baru dalam mengelola ekonomi makro Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dan gejolak pasar keuangan global. Strategi tersebut bertumpu pada tiga pilar, yakni penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi strategis melalui Danantara Indonesia, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, ketiga pilar tersebut diperlukan untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Suahasil saat menjadi pembicara dalam ANTARA Business Forum 2026 bertema The Synergy Horizon: Positioning Indonesia for the Next Decade di Jakarta, dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Kamis 24 September 2026.

Menurut Suahasil, APBN menjadi pilar pertama sekaligus instrumen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBN tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik, tetapi juga diarahkan mendukung program prioritas pembangunan nasional.

“Pemerintah terus mengoptimalkan APBN agar mampu mendorong berbagai kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi melalui delapan klaster prioritas pembangunan,” ujar Suahasil.

Pilar kedua adalah Danantara Indonesia yang diharapkan menjadi penggerak investasi strategis di luar APBN. Pemerintah mendorong lembaga tersebut untuk berkolaborasi dengan sektor swasta sehingga investasi dapat menjadi pengungkit pembangunan ekonomi.

Suahasil menyebut perpaduan APBN dan Danantara sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan ekonomi. APBN, kata dia, dapat diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar sehingga manfaatnya menyebar ke berbagai bagian perekonomian.

Sementara itu, pilar ketiga adalah penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Suahasil juga menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 yang menurutnya tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi berjalan, inflasi terkendali, dan aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan domestik.

Hingga 14 September 2026, aliran modal masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp140,7 triliun. Pemerintah menilai kondisi tersebut mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan. Pada 2026, nilai insentif pajak diperkirakan mencapai Rp576 triliun atau sekitar 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Dana tersebut tidak hilang dari perekonomian, melainkan beredar di masyarakat untuk memperkuat konsumsi rumah tangga serta mendukung investasi pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan pertanian,” katanya.

Ke depan, pemerintah memprioritaskan enam sektor yang dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Keenamnya adalah infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis dan energi, ketahanan pangan, serta energi baru dan terbarukan.

Sinergi APBN, investasi strategis melalui Danantara, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kerangka yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi perubahan ekonomi global. Strategi tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan Indonesia dalam jangka panjang.