Polemik Mentan Amran dan Komnas Perempuan Berakhir, Keduanya Siap Berkolaborasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Polemik terkait pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang berkembang di ruang publik akhirnya dinyatakan selesai. Komnas Perempuan dan Mentan Amran bertemu untuk melakukan klarifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis 13 Agustus 2026.

Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, mengatakan pertemuan tersebut dilakukan setelah pihaknya memperoleh informasi melalui pemberitaan media mengenai pernyataan Mentan Amran terkait persoalan yang terjadi di Surabaya.

"Kedatangan kami, Komnas Perempuan ke kantor Kementerian Pertanian bertemu dengan Pak Menteri ini karena media kemarin yang mempertemukan," kata Maria.

Dikutip dari laman Kementerian Pertanian, Rabu 19 Agustus 2026, Maria menjelaskan Komnas Perempuan memiliki mandat untuk memantau upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan. Karena itu, klarifikasi secara langsung dinilai penting agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Hari ini kami sudah mengonfirmasi, mengklarifikasi terkait dengan pernyataan beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan," ujarnya.

Maria mengatakan, dari hasil pertemuan diketahui bahwa Kementan telah mengadopsi prinsip pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pelaksanaan berbagai program.

Menurutnya, pengarusutamaan gender menjadi salah satu acuan Komnas Perempuan dalam melihat potensi ketimpangan gender di lembaga negara, baik dalam perencanaan program maupun implementasinya.

Keterlibatan perempuan, kata Maria, harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

"Jadi kuncinya adalah di dalam perencanaan perempuan dilibatkan, di dalam pelaksanaan perempuan dilibatkan, di dalam pemantauan dan evaluasi perempuan juga dilibatkan," katanya.

Komnas Perempuan juga memperoleh informasi bahwa perempuan mendapat ruang dalam struktur organisasi dan pelaksanaan program di lingkungan Kementan. Sejumlah posisi kepala bagian di kementerian tersebut bahkan diisi oleh perempuan.

Pertemuan tersebut kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai penguatan kolaborasi kedua lembaga dalam upaya perlindungan perempuan. Kementan dan Komnas Perempuan sebelumnya telah memiliki nota kesepahaman mengenai upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Mentan Amran menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Ia menegaskan sejak awal tidak pernah memiliki niat untuk mendiskriminasi perempuan maupun kelompok tertentu.

Amran mengaku langsung menghubungi Ketua Komnas Perempuan setelah mengetahui pemberitaan mengenai polemik tersebut.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komnas Perempuan. Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru selesai salat Isya, tiba-tiba kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif, sensitif sekali," kata Amran.

Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi sumber polemik berawal dari upaya pemerintah merespons keluhan peternak ayam terkait harga telur. Pemerintah kemudian mengundang peternak ayam dari berbagai daerah, pengusaha, hingga pelaku usaha besar untuk mencari akar persoalan.

Dalam penelusuran tersebut, salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum optimalnya penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Surabaya.

"Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah," ujar Amran.

Dalam pembahasan mengenai penanganan persoalan tersebut, muncul pembicaraan mengenai seorang pegawai yang tengah mengandung dan memiliki tugas dengan mobilitas tinggi. Amran menegaskan tawaran agar pegawai tersebut bekerja di Kementan bukan dimaksudkan sebagai hukuman ataupun bentuk diskriminasi.

"Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ. Membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau dia di sini berkantor," ucapnya.

Amran juga menegaskan Kementan menerapkan prinsip meritokrasi. Menurutnya, penilaian terhadap pegawai didasarkan pada kemampuan dan kinerja, bukan jenis kelamin, suku, agama, maupun asal daerah.

"Di pertanian meritokrasi. Kami tidak melihat siapa mereka. Dari suku mana, dari agama mana, dari mana. Gender, tidak ada. Yang penting kinerja," ujarnya.

Amran menilai pertemuan dengan Komnas Perempuan justru menjadi momentum untuk mengubah polemik menjadi kolaborasi yang menghasilkan aksi nyata.

"Kita di sini ingin mencari kebaikan, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin bangun negara ini bersama," katanya.

Kolaborasi Kementan dan Komnas Perempuan nantinya diarahkan pada berbagai program pertanian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat terdampak bencana.

"Jadi bukan lagi menjadi topik yang tadi. Langsung aksi nyata. Nanti operasionalnya bersama dengan dirjen-dirjen. Ini lengkap. Ada peternakan, ada hortikultura. KRPL kita bangun bersama," ujar Amran.

Menurutnya, keterlibatan perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan sektor pertanian. Perempuan memiliki peran besar dalam rantai pertanian, mulai dari produksi hingga aktivitas ekonomi keluarga.

"Perempuan sektor pertanian itu mungkin 50 persen. Jadi kita ini harus, kalau mau sukses, muliakan ibu, ibu, ibu, ibu," katanya.

Amran menambahkan, pembangunan pertanian ke depan tidak hanya diarahkan untuk mencapai swasembada pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Alhamdulillah, tahun ini kita sudah swasembada. Sekarang kesejahteraan kita kejar," ujarnya.

Ia memastikan Kementan akan terus membuka ruang kolaborasi dengan Komnas Perempuan dan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan pertanian berlangsung inklusif, memberikan kesempatan yang setara, serta bebas dari diskriminasi.

"Kami bekerja untuk Merah Putih, kami bekerja untuk umat. Gender, ini harus kita perhatikan semua," ucap Amran.