RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyiapkan sejumlah langkah untuk menstabilkan harga telur ayam ras sekaligus melindungi peternak rakyat yang terdampak turunnya harga telur di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram.

Langkah tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Pertanian, Senin 3 Agustus 2026. Pertemuan itu melibatkan Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, Perum Bulog, koperasi peternak, industri pakan, hingga pelaku usaha.

Dikutip dari laman Kementerian Pertanian, pemerintah menyepakati sejumlah langkah konkret untuk mengangkat harga telur dan menjaga keberlangsungan usaha peternak. Langkah tersebut meliputi penundaan kenaikan harga pakan oleh industri feedmill, percepatan distribusi jagung melalui program Serap Produksi Hasil Petani (SPHP), peningkatan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai HAP, serta pengawasan ketat terhadap praktik perdagangan telur yang merugikan peternak rakyat.

Mentan Amran menegaskan, pemerintah akan terus berpihak kepada peternak kecil dan tidak membiarkan mereka mengalami kerugian akibat anjloknya harga telur.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian akan menyurati Kepala Badan Gizi Nasional agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memprioritaskan pembelian telur dari peternak dengan mengacu pada harga yang telah ditetapkan. Pemerintah juga mengusulkan pembentukan mekanisme Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen stabilisasi harga telur.

"CPP akan kami dorong melalui Kemenko Pangan. Siapa pun yang membeli atau menjual telur jauh di bawah harga acuan akan kami periksa. Satgas Pangan sudah saya perintahkan untuk bertindak," kata Amran.

Pengawasan perdagangan telur juga akan diperketat. Satgas Pangan Polri disiapkan untuk menindak pelaku usaha yang membeli atau menjual telur jauh di bawah HAP.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan pemerintah akan mengatur sisi produksi agar pasokan sesuai dengan kebutuhan pasar, sekaligus meningkatkan permintaan melalui Program Makan Bergizi Gratis.

"Ada dua hal yang kita sepakati. Dari sisi produksi dilakukan pengaturan agar pasokan sesuai kebutuhan pasar. Dari sisi permintaan, penyerapan telur akan diperkuat, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis," ujar Agung.

Di sisi lain, industri pakan berkomitmen menunda kenaikan harga pakan meskipun masih menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan baku impor dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Pemerintah juga mempercepat distribusi jagung melalui program SPHP untuk membantu menekan biaya produksi peternak mikro dan kecil. Sementara itu, Satgas Pangan Polri akan mengawal stabilisasi pasar melalui pemantauan harga, stok, distribusi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi memicu gejolak harga telur.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Suwardi, menyambut baik langkah pemerintah. Ia berharap percepatan distribusi jagung dan penundaan kenaikan harga pakan dapat terus dilakukan agar peternak rakyat semakin terbantu.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan harga telur kembali berada pada tingkat yang sehat, biaya produksi peternak tetap terkendali, keberlangsungan usaha peternak rakyat terjaga, serta ketersediaan protein hewani bagi masyarakat tetap aman.