KBRN, Samarinda: Menjadi seorang pemimpin memerlukan kemampuan berpikir strategis atau visi yang jelas, namun tetap dibarengi dengan empati, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Selama ini, stigma yang kerap melekat pada pemimpin perempuan adalah mudah terbawa perasaan alias “baperan”. Padahal, justru kepekaan hati inilah yang bisa menjadi keunggulan dalam memimpin, karena keputusan tidak hanya berlandaskan logika, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Deandra Hanifah Safrida, akrab disapa Dea, Menteri Gender BEM FISIP Unmul Kabinet Sinergi Bersama periode 2024–2025. Dalam obrolan SPADA Pro 2 RRI Samarinda baru-baru ini, Dea menjelaskan bahwa Kementerian Gender hadir sebagai ruang untuk menyuarakan isu-isu kesetaraan, terutama bagi suara-suara yang kerap terpinggirkan.

“Tugas dari Kementerian Gender itu adalah menyuarakan suara-suara perempuan atau suara masyarakat yang sering tidak terdengar. Apalagi kita tahu, suara perempuan masih sering terpinggirkan. Jadi kami ingin memperluas perspektif bahwa semua gender punya hak hidup yang sama, termasuk punya posisi yang sama,” ujarnya.

Dea mengakui, awal dipercaya menjadi Menteri Gender merupakan pengalaman yang penuh tantangan. Ia merasa bangga sekaligus memikul tanggung jawab besar, sebab jabatan tersebut bukan sekadar posisi formal, melainkan ruang untuk memperjuangkan kesetaraan.

“Di kementerian ini, kita itu bukan sekadar jabatan. Ada tanggung jawab di mana jabatan itu menjadi ruang untuk menyuarakan dan memperjuangkan isu kesetaraan, serta memastikan suara yang sering terpinggirkan bisa ikut terdengar,” ucapnya.

Berbicara mengenai kepemimpinan, Dea menegaskan bahwa perempuan memiliki keistimewaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, perempuan mampu menghadirkan keseimbangan antara logika dan perasaan dalam mengambil keputusan.

“Kita tidak hanya memimpin dengan logika, tapi juga dengan hati. Itu yang membuat kepemimpinan perempuan menjadi spesial. Sayangnya, sisi ini kadang disalahartikan sebagai kelemahan, misalnya dianggap gampang baper. Padahal justru kepekaan perasaan itu bisa jadi nilai tambah dalam kepemimpinan,” katanya.

Lebih jauh, Dea menyinggung adanya standar ganda dalam menilai kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki bersikap tegas, ia kerap dipuji sebagai pemimpin visioner. Sebaliknya, perempuan yang menunjukkan ketegasan justru dianggap terlalu keras.

“Kalau laki-laki tegas, dianggap visioner. Tapi kalau perempuan tegas, malah dicap sok galak. Ada stereotip yang membatasi, padahal seharusnya tidak ada. Kita hidup beriringan sesuai fitrah masing-masing, dan perempuan punya ruang yang sama untuk memimpin,” ucapnya.

Menurut Dea, stereotip semacam ini hanya mempersempit ruang perempuan untuk berkembang. Padahal, kepemimpinan seharusnya dilihat dari kemampuan dan fitrah masing-masing, bukan dari label gender. Perempuan tetap memiliki ruang yang sama untuk menjadi pemimpin.

Meski masa jabatannya akan segera berakhir pada November mendatang, Dea berharap Kementerian Gender tetap konsisten menyuarakan kesetaraan dan memberdayakan perempuan agar lebih percaya diri mengambil peran kepemimpinan di berbagai ruang, baik luring maupun daring.