Kanwil Kemenkum Kaltim Dorong Penguatan JDIH DPRD Kukar

RRI.CO.ID, Tenggarong - Informasi hukum yang mudah ditemukan dan dipahami masyarakat menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Salah satunya melalui penguatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal tersebut disampaikan Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkum Kaltim, Eka Juraidah, saat bersama Tim Pembinaan Hukum mengunjungi Perpustakaan JDIH DPRD Kutai Kartanegara, Kamis 10 September 2026.

Dalam kunjungan itu, tim tidak hanya melihat kondisi perpustakaan, tetapi juga memeriksa ketersediaan bahan dan dokumen hukum yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun aparatur pemerintah.

Eka Juraidah mengatakan, keberadaan JDIH memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap informasi hukum.

“JDIH diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dokumen hukum, tetapi juga menjadi pusat informasi hukum yang efektif, terbuka, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Eka.

Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi hukum dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, pengelolaan JDIH perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan pengguna.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Kanwil Kemenkum Kaltim juga berdiskusi dengan pengelola JDIH DPRD Kukar terkait pengembangan layanan. Pembahasan mencakup upaya meningkatkan kemudahan akses terhadap bahan dan dokumen hukum bagi masyarakat serta aparatur pemerintah.

“Kemudahan akses terhadap informasi hukum sangat penting untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan aparatur pemerintah. Karena itu, layanan JDIH perlu terus diperkuat agar informasi hukum dapat dimanfaatkan secara lebih optimal,” katanya.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembinaan hukum untuk mendorong pengelolaan JDIH DPRD Kukar semakin optimal. Dengan layanan yang mudah diakses dan informasi yang tersedia secara memadai, JDIH diharapkan dapat semakin berperan dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum.