RRI.CO.ID, Samarinda - Peran humas pemerintah dituntut semakin adaptif dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital.

Penyampaian informasi yang cepat, akurat, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, terutama di Kalimantan Timur yang kini menjadi pusat perhatian nasional.

Hal tersebut disampaikan Direktur Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Nursodik Gunarjo, saat menjadi narasumber pada Forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Hotel Five Premiere, Samarinda, Jumat 31 Juli 2026.

Menurut Nursodik, posisi Kalimantan Timur yang semakin strategis karena menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan peran humas pemerintah semakin penting.

Berbagai isu yang berkembang, mulai dari pembangunan IKN, investasi, lingkungan, pertambangan, hingga pelayanan publik, memerlukan komunikasi yang terencana agar masyarakat memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah.

Dikutip dari laman Diskomimfo.kaltimprov.go.id. Selasa, 4 Agustus 2026. “Kaltim itu seksi banget. Kaltim punya IKN,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberadaan IKN membuat Kalimantan Timur terus menjadi sorotan publik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Karena itu, setiap perkembangan pembangunan dan kebijakan di daerah perlu dikomunikasikan secara konsisten agar masyarakat mendapatkan pemahaman berbagai program yang sedang berjalan.

Nursodik menilai masih banyak potensi dan perkembangan positif di Kalimantan Timur yang perlu dipublikasikan secara lebih luas.

Menurutnya, humas pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun narasi positif melalui penyampaian informasi yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Bagaimana hal-hal yang begitu luar biasa di Kaltim ini bisa di-frame dengan positif dan bisa disampaikan kepada publik. Rajin-rajin saja Anda posting,” katanya.

Dalam paparannya, Nursodik mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan komunikasi publik di Kalimantan Timur.

Isu-isu tersebut meliputi pembangunan IKN, investasi, lingkungan hidup, pertambangan, konflik lahan, banjir, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penyebaran hoaks.

Menurutnya, seluruh isu tersebut harus dipantau secara berkelanjutan agar pemerintah mampu mendeteksi perkembangan informasi sejak dini.

Melakukan analisis yang tepat, menentukan tingkat risiko, serta menyusun strategi komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pengelolaan isu yang dipaparkan dalam Forum Bakohumas, yakni melalui tahapan monitoring, deteksi dini, analisis, penentuan risiko, respons, publikasi, dan evaluasi.

Nursodik juga mengingatkan agar humas pemerintah tidak memilih diam ketika muncul berbagai komentar maupun informasi yang berkembang di media sosial.

Kehadiran pemerintah di ruang digital dinilai sangat penting untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan berdasarkan data serta fakta yang valid.

Ia menambahkan, konsistensi dalam memproduksi dan menyebarluaskan informasi resmi sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang benar dari sumber yang terpercaya.

Lebih lanjut, Nursodik mendorong humas pemerintah untuk mengembangkan pola komunikasi yang tidak hanya berfokus pada publikasi kegiatan seremonial, tetapi juga menonjolkan manfaat kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.

Melalui pendekatan storytelling, publikasi pemerintah diharapkan mampu mengangkat manfaat program, serta inovasi pelayanan publik yang memberikan dampak nyata.

Humas pemerintah perlu terus meningkatkan kompetensi di bidang media monitoring, analisis isu, komunikasi krisis, storytelling, produksi konten digital.

Pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), serta memperkuat jejaring dengan media massa.

Nursodik menegaskan bahwa tantangan komunikasi publik di era digital menuntut humas pemerintah mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika informasi.

Dengan komunikasi yang efektif, humas berperan sebagai penyampai informasi, sebagai radar, navigator, dan penjaga kepercayaan publik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan informatif.