RRI.CO.ID, Samarinda – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dan Agus Haris, berbagai pihak mulai memberikan penilaian terhadap realisasi program serta arah kebijakan pemerintah daerah. Salah satu evaluasi datang dari Bontang Leaders Forum (BLF) yang menilai tahun pertama pemerintahan menjadi fase penting dalam menguji konsistensi visi dan misi kepala daerah.

Founder BLF, Eko Satrya, menyampaikan bahwa periode awal kepemimpinan merupakan momentum krusial untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menerjemahkan janji kampanye menjadi kebijakan nyata. Menurutnya, fase ini juga menjadi ukuran kemampuan pemerintah dalam menghadapi tantangan struktural yang tidak selalu mudah diatasi.

Ia menilai dinamika anggaran menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pasangan kepala daerah tersebut. Kebijakan efisiensi anggaran serta pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola keuangan serta mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.

“Evaluasi setahun pertama ini menyoroti bagaimana pemerintah merespons kebutuhan masyarakat di tengah efisiensi anggaran yang kerap menghambat pembangunan fisik. Penyesuaian kebijakan pusat juga menuntut kelincahan dalam birokrasi,” ujar Eko Satrya melalui keterangan tertulisnya, Minggu 15 Maret 2026.

Selain persoalan anggaran, BLF juga menilai kepemimpinan di Bontang perlu diwarnai dengan berbagai terobosan kebijakan yang lebih progresif. Menurut Eko, pola kepemimpinan yang berjalan secara biasa saja dinilai tidak cukup untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi maupun sosial di daerah tersebut.

Ia menekankan pentingnya inovasi kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Terobosan tersebut dinilai dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.

“Kepemimpinan Neni-Agus harus berani melakukan terobosan kebijakan yang tidak konvensional. Kita butuh akselerasi untuk mempercepat dampak sosial dan ekonomi yang langsung dirasakan warga,” ucapnya.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, BLF menilai hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kota Bontang saat ini sudah menunjukkan integrasi politik yang relatif baik. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah.

Namun demikian, BLF memberikan catatan khusus pada konsolidasi internal birokrasi, terutama dalam penyelarasan visi di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kolaborasi lintas sektor dinilai perlu diperkuat agar program pembangunan tidak berjalan secara parsial atau terkotak-kotak.

BLF berharap agar arah kebijakan pemerintah daerah tetap berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada kebijakan populis jangka pendek, tetapi mampu membangun fondasi yang kuat bagi masa depan Kota Bontang.