RRI.CO.ID, Samarinda - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor batu bara dan migas. Pengembangan ekonomi biru tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim, Irma Listyawati mengatakan, penguatan sektor perikanan kini menjadi bagian penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada penguatan ketahanan pangan, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Hal ini dikatakan Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Irma Listyawati, kepada rri.co.id Jumat 8 Mei 2026.

Menurut Irma, arah pembangunan tersebut juga selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin menjadikan daerah sebagai pusat ekonomi baru berbasis industrialisasi komoditas unggulan nonmigas.

“Pengembangan ekonomi daerah ke depan tidak hanya terpaku pada sektor batu bara saja, tetapi juga komoditas unggulan nonmigas, terutama melalui pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi produk kelautan serta perikanan,” katanya.

Ia menjelaskan, hilirisasi perikanan menjadi penting karena mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar dibanding hanya menjual produk mentah. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, langkah tersebut juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru hingga memperkuat UMKM pengolahan hasil laut di daerah.

DKP Kaltim saat ini terus mendorong pengembangan produk olahan perikanan bernilai tambah seperti amplang, abon ikan, sambal ikan, hingga industri rumput laut. Produk-produk tersebut dinilai memiliki peluang pasar yang besar seiring meningkatnya kebutuhan pangan di Kalimantan Timur dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Irma menyebut, pemerintah daerah juga aktif memberikan pelatihan teknis kepada pelaku usaha perikanan agar mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar pasar modern dan ekspor. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong pelaku usaha memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Kami memfasilitasi pelaku usaha agar produknya memiliki standar mutu dan keamanan pangan yang baik sehingga bisa bersaing di pasar lebih luas,” ujarnya.

Selain penguatan hilir, DKP Kaltim juga memperhatikan sektor hulu melalui peningkatan produksi budidaya dan penguatan sumber daya manusia pembudidaya ikan. Pemerintah memberikan pembinaan teknis, bantuan mesin pakan mandiri, hingga edukasi pengelolaan budidaya ramah lingkungan.

Menurut Irma, keberhasilan hilirisasi tidak dapat berjalan tanpa jaminan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Karena itu, penguatan budidaya perikanan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.

Ia berharap pengembangan sektor perikanan mampu menjadi penopang ekonomi baru Kalimantan Timur di tengah transformasi pembangunan menuju IKN. Selain menopang ketahanan pangan, sektor tersebut juga diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.