Kaltim Didorong Kurangi Ketergantungan Beras dari Luar Daerah

RRI.CO.ID, Samarinda – Kalimantan Timur didorong memperkuat produksi pangannya sendiri untuk mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah, terutama dari Sulawesi Selatan dan Pulau Jawa. Langkah tersebut dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus Kementerian Pertanian melalui Gerakan Tanam Serentak 50.000 hektare yang dilaksanakan serentak di 25 provinsi, termasuk di Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda, 3 Juli 2026. Program itu tidak hanya bertujuan mempercepat masa tanam, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian pangan di setiap daerah.

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian, Dr. Muhammad Amin, mengatakan Kalimantan Timur memperoleh dukungan melalui program Optimalisasi Lahan (OPLAH) seluas sekitar 14.000 hektare sejak 2025 serta program Cetak Sawah Rakyat (CSR) sekitar 1.000 hektare yang tersebar di Kutai Timur, Paser, Mahakam Ulu, dan Berau.

"Tujuannya bagaimana memastikan lahan-lahan sawah ini bisa optimal ditanam sehingga masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur tidak ketergantungan, tetapi mendapatkan sumber berasnya berada di Provinsi Kalimantan Timur sendiri," katanya.

Menurut Muhammad Amin, peningkatan produksi pangan di daerah menjadi langkah penting untuk menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan setiap lahan yang telah dioptimalkan mampu menghasilkan produktivitas lebih tinggi sehingga kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari produksi lokal.

Selama ini Kalimantan Timur masih mengandalkan pasokan beras dari sejumlah daerah sentra produksi nasional, terutama Sulawesi Selatan dan beberapa provinsi di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat stabilitas pasokan di Kaltim sangat dipengaruhi distribusi antardaerah, biaya logistik, hingga dinamika produksi di wilayah pemasok.

Situasi itu diperkirakan akan semakin menantang seiring berkembangnya kawasan IKN. Kehadiran pusat pemerintahan baru diproyeksikan mendorong urbanisasi, pertumbuhan kawasan permukiman, serta peningkatan jumlah penduduk yang secara langsung berdampak pada naiknya kebutuhan pangan, khususnya beras sebagai bahan pangan pokok.

Karena itu, penguatan sektor pertanian tidak lagi dipandang sekadar meningkatkan hasil panen petani. Lebih jauh, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan daerah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari sumber produksi sendiri. Semakin besar kemampuan Kalimantan Timur menghasilkan beras, semakin kecil pula ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Muhammad Amin optimistis berbagai program yang dijalankan pemerintah bersama pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) mampu meningkatkan produktivitas lahan yang telah dikembangkan.

"Kami yakin dengan program-program yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah, kebutuhan pangan masyarakat di Kalimantan Timur nantinya bisa semakin terpenuhi," ujarnya.

Bagi Kalimantan Timur, tantangan menjaga ketahanan pangan akan terus berkembang seiring pesatnya pembangunan kawasan IKN. Di tengah transformasi sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, kemampuan memproduksi pangan sendiri menjadi salah satu faktor penting agar pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi berjalan seiring dengan terjaminnya ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Dengan kata lain, swasembada pangan di Kaltim bukan lagi sekadar target sektor pertanian, melainkan bagian dari kesiapan daerah menyongsong masa depan sebagai penyangga sekaligus bagian dari ibu kota negara.