RRI.CO.ID, Samarinda - Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki potensi besar dalam memajukan kesetaraan gender, namun tantangan yang dihadapi masih cukup kompleks. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah kepemimpinan perempuan, yang tidak hanya menyangkut hak asasi manusia, tetapi juga merupakan landasan bagi terciptanya dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim Fachmi Rozano, mengungkapkan bahwa kesetaraan gender harus diterapkan tidak hanya di tingkat pemerintahan, tetapi juga di sektor ekonomi dan sosial. Menurutnya, salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan kepemimpinan perempuan di Kaltim adalah ketidaksetaraan dalam pembagian peran domestik.

"Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan yang berperan di luar rumah, tetapi juga bagaimana laki-laki bisa berbagi peran di dalam rumah tangga," ujar Fachmi kepada RRI. Salah satu contoh sederhana, menurutnya, adalah pembagian tugas dalam keluarga yang seringkali didominasi oleh perempuan, meskipun laki-laki juga mampu membantu, seperti memasak, belanja, atau mencuci pakaian.

Peran perempuan di sektor pemerintahan Kaltim sudah cukup signifikan. Fachmi mencatat bahwa sekitar 60% pejabat eselon di provinsi ini adalah perempuan. Hal ini menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi dalam pencapaian kesetaraan gender di bidang kepemimpinan. Namun, masih ada gap besar antara keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan sektor ekonomi. Fachmi mencatat bahwa meskipun sektor UMKM berkembang pesat di Kaltim, hanya sekitar 12.000 dari 336.000 UMKM yang dikelola oleh perempuan.

Fachmi menyoroti masalah yang terjadi di akar rumput. Di beberapa wilayah pedesaan, perempuan masih dipandang sebagai saingan dalam pemilihan kepala desa atau RT, meskipun mereka memiliki potensi untuk memimpin. "Perempuan perlu diberi ruang untuk memimpin, namun seringkali mereka tidak mendapatkan dukungan yang cukup, baik dari keluarga maupun masyarakat," ucapnya. Hal ini menciptakan rasa takut dan enggan untuk maju di kancah kepemimpinan.

Kondisi ini semakin diperparah dengan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, khususnya UMKM. Meski banyak perempuan yang terlibat dalam sektor kuliner, misalnya, banyak dari mereka yang tidak terdaftar secara formal sebagai pemilik usaha.

"Banyak perempuan yang tidak mau repot dengan urusan administrasi, sehingga mereka lebih memilih untuk mengurus rumah tangga," kata Fachmi. Hal ini tentu berdampak pada data kependudukan dan indeks pembangunan gender yang masih di bawah rata-rata nasional.

Selain dukungan keluarga, Fachmi juga berharap ada peningkatan kesadaran di kalangan perempuan untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan peluang yang ada, terutama dalam meningkatkan kapasitas diri. "Pemerintah dan lembaga terkait sudah berusaha keras menyediakan pelatihan dan fasilitas untuk perempuan, namun yang terpenting adalah dorongan dari dalam diri perempuan itu sendiri untuk maju," ujarnya.

Pentingnya kesetaraan gender dalam kepemimpinan juga akan membawa dampak positif pada perkembangan daerah. Jika perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk memimpin, maka hasilnya akan lebih merata dan inklusif.

Dikatakannya, Kaltim dapat menjadi contoh dalam mewujudkan kesetaraan gender, baik di pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. "Kesetaraan gender adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua," ucapnya.