Penulis: Delfia Tanjung Sari S.E., M.Si, Ph.D
Dosen Dept. Ekonomi Universitas Andalas
Tanggal 11 September 2026 menjadi momentum penting bagi Radio Republik Indonesia (RRI). Delapan puluh satu tahun perjalanan RRI bukan sekadar peringatan usia sebuah lembaga penyiaran, tetapi juga menjadi refleksi atas perjalanan panjang sebuah institusi yang sejak awal kelahirannya ditempatkan sebagai penghubung antara negara dan rakyat.
Tema HUT ke-81 RRI, “Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, menjadi relevan untuk kembali mempertanyakan sejauh mana suara tersebut dapat berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. RRI lahir pada 11 September 1945, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
Ketika itu, para tokoh radio menyadari bahwa bangsa yang baru merdeka membutuhkan media komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Pertemuan para perwakilan radio pada 11 September 1945 kemudian melahirkan RRI dengan dr. Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya.
Momentum tersebut selanjutnya diperingati sebagai Hari Radio Nasional sekaligus hari lahir RRI. Sejarah itu menunjukkan bahwa sejak awal RRI memiliki misi yang lebih besar daripada sekadar menyampaikan informasi. RRI dibangun untuk menjadi bagian dari kehidupan bangsa.
Karena itu, semboyan “Sekali di Udara, Tetap di Udara” tidak hanya dapat dimaknai sebagai keteguhan dalam menjaga eksistensi penyiaran, tetapi juga sebagai komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam berbagai situasi. Dalam konteks pembangunan saat ini, kehadiran tersebut dapat diarahkan semakin kuat untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
SDGs bukan semata-mata agenda pemerintah. SDGs merupakan agenda bersama untuk membangun masyarakat yang terbebas dari kemiskinan, memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh pekerjaan yang baik, hidup dalam lingkungan yang berkelanjutan, serta menikmati pembangunan tanpa diskriminasi. Di sinilah RRI memiliki ruang strategis.
RRI sebagai Ruang Literasi Pembangunan
Tidak semua masyarakat memahami bahwa berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari sesungguhnya berkaitan dengan agenda SDGs. Harga pangan, kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan, ketimpangan gender, perubahan iklim, bencana, kualitas lingkungan hingga peluang ekonomi masyarakat merupakan bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.
RRI dapat menerjemahkan istilah dan target SDGs yang sering kali terdengar teknokratis ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat. Radio memiliki keunggulan dalam membangun komunikasi yang dekat dan interaktif.
Melalui dialog publik, berita, wawancara, feature, podcast, hingga berbagai platform digital, RRI dapat menjadikan SDGs bukan sebagai konsep global yang jauh dari masyarakat, melainkan sebagai agenda yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Menjadi Suara Kelompok yang Sering Tidak Terdengar
Prinsip utama SDGs adalah “no one left behind” atau tidak seorang pun boleh tertinggal. Prinsip ini memiliki hubungan yang kuat dengan fungsi media publik.
Pembangunan yang adil tidak cukup dilihat hanya dari angka pertumbuhan ekonomi atau peningkatan investasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang menikmati manfaat pembangunan.
Apakah perempuan memperoleh kesempatan yang sama? Apakah masyarakat miskin memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan?. Kemudian, apakah masyarakat di daerah terpencil mendapatkan pelayanan publik yang memadai? Bagaimana kelompok rentan menghadapi bencana dan perubahan ekonomi?
RRI dapat menghadirkan suara mereka ke ruang publik. Dengan jaringan dan kedekatan dengan masyarakat di berbagai daerah, RRI memiliki kesempatan untuk mengangkat cerita, persoalan, dan aspirasi masyarakat yang belum tentu mendapatkan ruang memadai di media lain.
Dari Memberitakan Pembangunan Menjadi Mengawal Pembangunan
Media sering kali terjebak dalam pemberitaan mengenai kegiatan dan capaian pemerintah. Padahal, peran media dalam pembangunan seharusnya lebih dari sekadar menyampaikan apa yang telah dilakukan pemerintah.
RRI dapat mengambil peran sebagai pengawal pembangunan dengan mempertemukan klaim kebijakan dengan realitas di lapangan. Ketika pemerintah menyampaikan bahwa kemiskinan menurun, misalnya, RRI dapat menghadirkan perspektif masyarakat mengenai apakah pendapatan mereka benar-benar meningkat.
Ketika pemerintah menyatakan pelayanan pendidikan semakin baik, media dapat bertanya apakah peningkatan tersebut juga dirasakan masyarakat di daerah terpencil. Fungsi kontrol sosial tersebut bukan berarti menempatkan media sebagai oposisi terhadap pemerintah, sebaliknya, kritik berbasis data dan pengalaman masyarakat dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Melokalkan Agenda SDGs
SDGs ditetapkan sebagai agenda global, tetapi implementasinya berlangsung di tingkat lokal. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa pencapaian SDGs sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa.
RRI dapat berperan dalam melokalkan SDGs dengan mengangkat persoalan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Isu ketahanan pangan, kemiskinan, ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan, pendidikan, kesetaraan gender, pengelolaan lingkungan, serta ketahanan masyarakat terhadap bencana dapat dikaitkan langsung dengan target pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, RRI tidak hanya menjadi penyampai informasi dari pusat ke daerah, tetapi juga menjadi saluran yang membawa persoalan dan aspirasi daerah ke tingkat nasional.
Memperkuat Kolaborasi
Pencapaian SDGs membutuhkan kolaborasi. RRI tidak mungkin menjalankan peran tersebut sendirian.
Perguruan tinggi memiliki hasil penelitian dan data, pemerintah memiliki kebijakan dan sumber daya, dunia usaha memiliki inovasi serta peluang ekonomi, sedangkan masyarakat memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal. RRI dapat mempertemukan seluruh aktor tersebut dalam ruang dialog publik.
Kolaborasi antara RRI dan perguruan tinggi, misalnya, dapat membuat hasil penelitian lebih mudah dipahami masyarakat. Penelitian mengenai kemiskinan, gender, ketimpangan, ekonomi daerah, maupun dampak bencana tidak seharusnya hanya berhenti di jurnal ilmiah. Pengetahuan tersebut perlu diterjemahkan menjadi informasi publik yang dapat mendorong perubahan.
Pengalaman RRI dalam menjalin kolaborasi terkait SDGs menunjukkan bahwa lembaga penyiaran publik dapat menjadi bagian dari ekosistem pembangunan berkelanjutan.
Menjawab Tantangan Era Digital
Pada usia 81 tahun, tantangan RRI tentu berbeda dengan tantangan ketika pertama kali berdiri pada 1945. Masyarakat kini hidup dalam ekosistem informasi yang sangat cepat.
Radio tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Masyarakat memperoleh berita melalui media sosial, video pendek, platform digital, dan berbagai kanal daring.
Namun, perubahan teknologi justru membuka peluang baru. RRI dapat memperluas makna “mengudara” dari gelombang radio ke ekosistem digital.
Konten mengenai SDGs dapat disajikan dalam format yang sesuai dengan karakter generasi muda, seperti podcast, video pendek, infografik, diskusi interaktif hingga kampanye digital. Tantangan terbesarnya bukan sekadar mempertahankan jumlah pendengar, melainkan mempertahankan kepercayaan publik.
Di tengah situasi ketika disinformasi semakin mudah menyebar, keberadaan media publik yang kredibel, independen, edukatif dan berpihak pada kepentingan publik menjadi semakin penting.
“Suara Indonesia” untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Tema “Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” pada HUT ke-81 RRI sesungguhnya dapat dibaca sebagai ajakan untuk memperluas makna kedaulatan. Kedaulatan bukan hanya tentang kemampuan negara menjaga kepentingannya, tetapi juga tentang kemampuan memastikan seluruh warga memperoleh kesempatan yang adil untuk hidup sejahtera.
Di titik inilah RRI dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian SDGs. Suara Indonesia harus menjadi suara masyarakat miskin yang ingin keluar dari kemiskinan, suara perempuan yang memperjuangkan kesetaraan, suara anak-anak yang membutuhkan pendidikan berkualitas, suara pekerja yang menginginkan pekerjaan layak; suara masyarakat yang menjaga lingkungan, dan suara generasi muda yang menginginkan masa depan yang lebih baik.
Delapan puluh satu tahun RRI adalah perjalanan panjang. Namun, usia panjang bukanlah tujuan akhir. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana pengalaman sejarah tersebut diterjemahkan menjadi relevansi yang baru.
“Sekali di udara, tetap di udara” pada akhirnya bukan hanya tentang mempertahankan sebuah lembaga penyiaran. Semboyan itu dapat menjadi komitmen untuk tetap hadir, tetap mendengarkan, dan tetap menyuarakan kepentingan masyarakat.
Sebab, pembangunan berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan dan anggaran. Pembangunan membutuhkan masyarakat yang terinformasi, berpartisipasi, dan didengar.
Dan di tengah perjalanan Indonesia menuju target SDGs, RRI dapat memastikan bahwa suara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak pernah berhenti mengudara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....