BRMP Sumbar Perkuat Koordinasi Penyuluh Percepat Bantuan Pertanian

RRI.CO.ID, Padang - Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Barat memperkuat koordinasi dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempercepat penyelesaian progres bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian. Koordinasi dilakukan melalui rapat bersama penyuluh pertanian, Senin, 28 September 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan bantuan pemerintah dapat berjalan sesuai target dan diterima penerima manfaat secara tepat sasaran. Rapat koordinasi dihadiri 119 penyuluh pertanian se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pertemuan juga memperkuat sinergi antara BRMP Sumatera Barat, penyuluh pertanian, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kapoksi Pendampingan Modernisasi Pertanian, Winda Rahayu, menyampaikan sejumlah hal terkait pelaksanaan program bantuan pemerintah.

Pembahasan mencakup kesiapan data penerima, mekanisme pelaksanaan, pendampingan, hingga pemantauan dan evaluasi di lapangan. Menurut Winda, penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah.

“Selain mendampingi petani, penyuluh juga menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lapangan. Karena itu, koordinasi antara penyuluh dan instansi terkait diperlukan untuk memastikan setiap tahapan bantuan berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Pendampingan juga menjadi bagian penting agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima. Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Vivi Febria Eka Putri, menyampaikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah untuk kesejahteraan petani.

Menurut Vivi, koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. “Berbagai kendala yang ditemukan di lapangan juga perlu segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.

“Koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan bantuan pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Berbagai kendala yang ditemukan di lapangan harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama, sehingga bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh petani,” ujar Vivi.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, penyuluh dan petani menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program bantuan. Menurutnya, pendampingan di lapangan diperlukan agar pelaksanaan program tidak hanya selesai pada tahap penyaluran, tetapi memberikan manfaat bagi peningkatan usaha pertanian.

Dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani, percepatan pelaksanaan bantuan pemerintah di Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan berjalan sesuai target. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani serta memberikan dampak positif terhadap kemajuan sektor pertanian di Sumatera Barat.