Tanah Datar Perkuat Pengelolaan Dana BOSP usai Pemeriksaan BPK

RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan memperkuat pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antara OPD dengan satuan pendidikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pendahuluan kinerja BPK RI terhadap pengelolaan BOSP tahun 2025 hingga Semester II 2026.

Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Perbaikan juga diarahkan untuk memastikan pelaporan realisasi dana BOSP dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

“Hasil ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Meningkatkan kapasitas SDM BOSP di tingkat satuan pendidikan dan memastikan pelaporan realisasi dana BOSP dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujarnya dalam Exit Meeting di Indojolito Batusangkar, Senin, 28 September 2026.

Menurut Ahmad Fadly, koordinasi antara OPD dan satuan pendidikan perlu diperkuat dalam pengelolaan dana BOSP. Koordinasi tersebut penting agar pengelolaan bantuan yang mendukung layanan pendidikan dapat berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan.

Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Weliya Elfajri mengatakan pemeriksaan yang dilakukan selama 30 hari menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan dalam pengelolaan dana BOSP di tingkat daerah dan satuan pendidikan.

Dalam pemeriksaan tersebut, terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam penilaian integritas dan risiko pengelolaan dana BOSP. Aspek tersebut meliputi transparansi dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa di sekolah, keabsahan laporan keuangan dan administrasi, serta pengelolaan dan penggunaan dana.

Ahmad Fadly menilai pengawasan terhadap pengelolaan BOSP penting karena dana tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan agar tata kelola dana BOSP semakin transparan, tertib, dan akuntabel.

“Kehadiran BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata keuangan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel khususnya dalam pengelolaan BOSP yang langsung menyentuh layanan pendidikan di satuan pendidikan,” ujarnya.