RRI.CO.ID, Padang – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satuan pendidikan memperkuat koordinasi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hal itu disampaikan Ahmad Fadly saat Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Pengelolaan BOSP untuk Mendukung Pemenuhan Layanan Pendidikan Tahun 2025 hingga Semester II Tahun 2026, Senin, 28 September 2026 di Indojolito Batusangkar.
Ahmad Fadly mengatakan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan BOSP. "Hasil ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, meningkatkan kapasitas SDM BOSP di tingkat satuan pendidikan dan memastikan pelaporan realisasi dana BOSP dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan," ujarnya.
Menurutnya, koordinasi antara OPD terkait dengan satuan pendidikan diperlukan agar pengelolaan dana BOSP berjalan sesuai ketentuan dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Ahmad Fadly juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat yang telah melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Tanah Datar.
Ia menilai pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel. "Kehadiran BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata keuangan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel khususnya dalam pengelolaan BOSP yang langsung menyentuh layanan pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI," katanya.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Weliya Elfajri, mengatakan pemeriksaan yang berlangsung selama 30 hari telah menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Ia menyebut terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam menilai integritas dan risiko pengelolaan dana BOSP.
Aspek tersebut meliputi transparansi dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa di sekolah, keabsahan laporan keuangan dan administrasi, serta pengelolaan dan penggunaan dana. "Empat aspek utama penilaian integritas dan risiko dalam pengelolaan dana BOSP adalah transparansi dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa di sekolah, keabsahan laporan keuangan dan administrasi, dan pengelolaan serta penggunaan dana," ujarnya.
Ahmad Fadly berharap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait dan satuan pendidikan. Menurutnya, perbaikan tata kelola BOSP tidak hanya penting dari sisi administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu dan pemenuhan layanan pendidikan bagi peserta didik di Kabupaten Tanah Datar.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....