RRI.CO.ID, Agam - Pemerintah Kabupaten Agam menyambut baik rencana Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat layanan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) melalui pembangunan Unit Layanan Terpadu (ULT) P4GN. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Agam, Benni Warlis saat bersilaturahmi dengan Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Toton Rasyid di Rumah Dinas Bupati Agam, Lubuk Basung, Rabu, 16 September 2026.
Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat Toton Rasyid mengatakan, ULT P4GN dapat dibentuk di kabupaten atau kota yang belum memiliki instansi vertikal BNN seperti BNN Kabupaten. Menurutnya, penguatan layanan tersebut penting agar upaya pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dapat dilakukan secara beriringan.
“Pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi harus berjalan secara beriringan. Pencegahan juga membutuhkan pendekatan kepada masyarakat agar kesadaran terhadap bahaya narkotika semakin meningkat,” ujarnya.
Toton menyebutkan, edukasi dan sosialisasi bahaya narkotika terus diperluas, dari sebelumnya ditargetkan sekitar 100 ribu audiens per tahun kini telah menjangkau lebih dari lima juta audiens. Ia menjelaskan, layanan BNN di Sumatera Barat sebelumnya baru tersedia di lima kabupaten dan kota, sedangkan Kabupaten Agam masih berada dalam zonasi pelayanan BNN Kabupaten Pasaman Barat.
BNN juga merencanakan pembangunan unit layanan terpadu di Kabupaten Agam yang tidak hanya memberikan layanan rehabilitasi, tetapi dapat dikembangkan dengan program pelatihan bagi masyarakat dan penerima layanan. Untuk mendukung pembangunan tersebut, BNN membutuhkan lahan maksimal sekitar 10 hektare dan apabila memenuhi persyaratan, fasilitas itu berpeluang dikembangkan menjadi balai besar rehabilitasi.
Bupati Agam Benni Warlis menyatakan Pemerintah Kabupaten Agam mendukung rencana pembangunan ULT P4GN karena persoalan peredaran narkotika masih menjadi tantangan bersama. “Agam memang tidak bisa dipungkiri, di sekitar kita masih ada peredaran narkoba. Karena itu, kami menyambut baik rencana untuk mendirikan unit layanan di Agam,” ungkapnya.
Pemkab Agam masih membahas sejumlah alternatif lahan, di antaranya eks HGU PT Inang Sari dan aset pemerintah daerah di kawasan Dalko, yang akan dikaji berdasarkan ketersediaan dan kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan. Benni menegaskan penanganan narkotika membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat, termasuk niniak mamak dan alim ulama, serta pendampingan berkelanjutan bagi penyalahguna agar dapat kembali menjalani kehidupan secara baik di tengah masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....