Bantuan ATENSI Kemensos Disalurkan kepada 59 Warga Padang Panjang

RRI.CO.ID, Padang - Sebanyak 59 warga Kota Padang Panjang menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial RI melalui Sentra Terpadu Inten Soeweno, Jumat, 4 September 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan penerima sekaligus mendorong peningkatan kemandirian.

Bantuan diserahkan Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang. Penyaluran turut dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, Ketua DPRD Imbral, Ketua TP-PKK Kota Padang Panjang Ny. Maria Feronika Hendri serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Padang Panjang.

Bantuan yang diterima warga cukup beragam, khususnya bagi penyandang disabilitas. Bantuan tersebut antara lain berupa alat bantu penyangga kaki, kursi roda anak, kursi roda multifungsi, kursi roda standar, alat bantu dengar hingga kaki palsu.

Selain alat bantu, sejumlah penerima juga mendapatkan perlengkapan dapur, perlengkapan kamar, kebutuhan kebersihan diri dan nutrisi serta bantuan modal usaha warungan. Penerima bantuan berasal dari kelompok rentan, penyandang disabilitas dan masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan fungsi sosial serta kemandirian.

Perwakilan Kepala Sentra Terpadu Inten Soeweno, Fepi Rubiyanti, mengatakan bantuan ATENSI merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial. Menurutnya, seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan berhak menerima bantuan.

"Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantuan tersebut diharapkan mampu mendukung penerima agar semakin mandiri dalam menjalankan aktivitas dan meningkatkan kualitas hidup," kata Fepi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial dan Komisi VIII DPR RI atas perhatian kepada masyarakat. Ia meminta Dinas Sosial, camat dan lurah memberikan pendampingan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan. “Kami berharap kolaborasi bersama Kementerian Sosial ini terus berlanjut,” katanya.

Kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menekankan pentingnya akurasi data dalam menentukan penerima bantuan sosial. Ia menilai pengelompokan berdasarkan desil belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan, sehingga hasil pendataan melalui sensus diharapkan menjadi dasar yang lebih akurat agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.