RRI.CO.ID, Tanah Datar - Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mendukung pemeriksaan pendahuluan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. Dukungan tersebut terutama dilakukan dengan memastikan ketersediaan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Hal tersebut disampaikan Eka Putra saat menerima tim BPK Perwakilan Sumatera Barat dalam Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja di Indojolito Batusangkar, Senin, 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Abdurrahman Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jasrinaldi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani, serta sejumlah kepala OPD.
Tim BPK dipimpin Pengendali Teknis Welliya Alfajri. Pemeriksaan pendahuluan kinerja tersebut berfokus pada efektivitas upaya Pemkab Tanah Datar dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mendukung pemenuhan layanan pendidikan tahun 2025 hingga Semester I 2026.
Eka Putra menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan memastikan Pemkab Tanah Datar memberikan dukungan kepada tim BPK. Menurutnya, pemeriksaan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk memastikan dana BOSP digunakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Kami mendukung pelaksanaan kegiatan BPK ini. Karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan memastikan dana BOSP dikelola secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memastikan setiap rupiah dana BOSP benar-benar bermanfaat untuk peningkatan mutu layanan pendidikan, khususnya di Tanah Datar,” ujarnya.
Menurut Eka Putra, pemeriksaan pendahuluan tidak semestinya dipandang sebagai kegiatan administratif semata. Pemeriksaan tersebut dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki pengelolaan BOSP.
“Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan penting bagi Pemerintah Daerah untuk menyempurnakan kebijakan dan regulasi daerah terkait pengelolaan BOSP. Karena itu mohon juga arahan dan bantuan tim BPK kepada jajaran Dinas Pendidikan nanti,” harapnya.
Bupati meminta OPD terkait, di antaranya Bappeda Litbang, BPKD, Inspektorat Daerah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan. OPD diminta memastikan seluruh data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dapat disediakan secara lengkap dan tepat waktu.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Barat Welliya Alfajri mengatakan Tanah Datar merupakan salah satu dari lima daerah yang menjadi objek pemeriksaan pendahuluan terkait BOSP. Empat daerah lainnya yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
“Kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan atas BOSP ini akan dilaksanakan selama 30 hari ke depan. Karena itu mohon bantuan dan kerja sama semua pihak terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena kegiatan ini terletak di OPD ini,” ujarnya.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan BOSP dalam mendukung pemenuhan layanan pendidikan di Tanah Datar. Hasil pemeriksaan selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola bantuan operasional pendidikan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....