RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah daerah didorong semakin mandiri secara fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengesampingkan peran Transfer ke Daerah (TKD) sebagai penopang pembangunan. Penguatan dua sumber pembiayaan tersebut dinilai penting agar kapasitas anggaran daerah semakin kuat dan mampu membiayai program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi bersama kepala daerah di wilayah kerjanya di Hotel Monopoli Bukittinggi, Kamis, 13 Agustus 2026. Forum mengangkat tema "Optimalisasi PAD dan TKD sebagai Kunci Sukses Penggerak Ekonomi Menuju Kemandirian Daerah”.
Kepala KPPN Bukittinggi, Tisari Yona Geumila, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dalam membahas berbagai isu strategis pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, PAD dan TKD merupakan dua sumber utama yang menentukan kapasitas fiskal setiap daerah.
"Optimalisasi terhadap keduanya menjadi kunci agar daerah tidak hanya bergantung kepada dana transfer. Namun, juga mampu menggali potensi ekonomi sendiri sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan," kata Tisari.
Ia menegaskan keberhasilan optimalisasi PAD dan TKD bergantung pada komitmen kepala daerah dalam mengambil kebijakan fiskal yang tepat sasaran sesuai kondisi riil daerah. FGD juga diharapkan menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi sekaligus membahas berbagai tantangan pengelolaan keuangan daerah.
"Forum ini kami harapkan jadi ruang dialog langsung antara pengambil kebijakan di daerah dengan pemerintah pusat. Ini ceritanya forum unek-unek ya bapak ibu," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tisari juga menegaskan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai Regional Chief Economist dan KPPN sebagai Financial Advisor yang mendampingi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Tahun anggaran 2026, KPPN Bukittinggi mengelola transfer ke daerah sebesar Rp4,86 triliun, dengan realisasi penyaluran mencapai Rp3,51 triliun atau sekitar 72 persen, termasuk Dana Desa, Dana BOS, dan Tunjangan Penghasilan Guru.
Sementara itu, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan, Pemerintah Kabupaten Agam terus mengoptimalkan penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah. Menurutnya, peningkatan PAD menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan fiskal sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan.
"Pemerintah Kabupaten Agam kini tengah menggencarkan bagaimana penerimaan PAD dari pajak bisa meningkat. Nantinya ini bisa mendukung anggaran untuk pembangunan daerah," ujar M. Iqbal.
Meski demikian, ia menilai dukungan pemerintah pusat melalui TKD masih sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Karena itu, ia berharap pada tahun mendatang tidak ada lagi pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sehingga daerah dapat menerima TKD secara optimal.
“Kami berharap tahun depan tidak ada lagi pemotongan anggaran dari pusat. Hal ini agar TKD bisa diterima daerah," katanya.
FGD kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat Mohammad Dody Fachrudin dan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lydia Kurniawati Christyana. Pada akhir kegiatan, KPPN Bukittinggi memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Agam sebagai pemerintah daerah tercepat dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2026.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....