Pesisir Selatan-TTU Bertukar Praktik Pertanian Berkelanjutan untuk Perkuat SDGs

RRI.CO.ID, Pesisir Selatan – Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, saling bertukar praktik pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan Knowledge Exchange pada 11–13 Agustus 2026. Pertukaran pengetahuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan, Subchandri, mengatakan pertukaran pengetahuan tidak dimaksudkan untuk memindahkan sebuah program secara langsung dari satu daerah ke daerah lainnya. Menurutnya, proses pembelajaran harus mempertimbangkan bukti, tantangan, dan konteks lokal agar praktik yang diadopsi dapat memberikan manfaat nyata.

“Knowledge exchange bukan tentang memindahkan sebuah praktik dari satu daerah ke daerah lain. Yang lebih penting adalah saling memahami proses, bukti, tantangan, dan konteksnya, sehingga setiap pengalaman dapat diadaptasi menjadi solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Subchandri, Senin 10 Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Pesisir Selatan membagikan pengalaman penerapan Mulsa Tanpa Olah Tanah (MTOT) atau Sawah Pokok Murah (SPM) kepada peserta dari TTU. Praktik budidaya tersebut dipelajari secara langsung melalui kunjungan ke lokasi pertanian di Nagari Sungai Gayo Lumpo dan Nagari Sungai Sariak Lumpo bersama kelompok tani.

Selain praktik pertanian, Pesisir Selatan juga membagikan pengalaman membangun kolaborasi multipihak melalui Sekretariat SDGs atau Dapur Kolaborasi SDGs. Sementara itu, TTU membawa pengalaman pengembangan Eco-Enzym sebagai alternatif pemanfaatan bahan organik yang berpotensi diadaptasi sesuai kebutuhan daerah.

Subchandri menilai pertukaran tersebut penting karena pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan, berbagai persoalan pembangunan dapat ditangani secara bersama.

“Yang ingin kami bagikan kepada TTU bukan hanya bentuk kelembagaannya, tetapi cara membangun ekosistem kolaborasi agar berbagai pihak dapat mengambil peran dalam pembangunan,” ujarnya.

Kegiatan ini didukung Program SDGs-South-South and Triangular Cooperation (SDGs-SSTC) Fase II melalui kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman bersama GIZ. Pada pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, petani, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.