Pesisir Selatan Perkuat Kesiapan Aparatur Pastikan Pilwana Aman

RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat kesiapan aparatur untuk memastikan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 berlangsung aman dan kondusif. Sebanyak 93 nagari akan melaksanakan pemilihan pada 21 Oktober 2026 dengan seluruh tahapan diharapkan berjalan tertib, demokratis, dan sesuai ketentuan.

Kesiapan tersebut menjadi penting untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang dapat muncul selama proses pemilihan. Pemerintah daerah juga berupaya meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik maupun sengketa yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilwana.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Gunawan mengatakan, aparatur di tingkat kecamatan dan nagari memiliki peran penting dalam menjaga proses pemilihan tetap berjalan sesuai aturan. Camat, wali nagari, dan Badan Musyawarah (Bamus) nagari dinilai perlu memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Pembekalan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat, sehingga berbagai potensi permasalahan dalam pelaksanaan Pilwana dapat diantisipasi sejak awal,” ujarnya, di Kabupaten Pesisir Selatan, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurutnya, Pilwana bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga mencakup seluruh tahapan yang harus dijalankan secara transparan dan adil. Setiap pihak yang terlibat diminta berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar proses demokrasi di tingkat nagari dapat berjalan dengan baik.

Gunawan menilai koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintahan nagari, Bamus, dan pihak terkait lainnya perlu terus diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, setiap persoalan yang muncul diharapkan dapat segera diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dan tidak berkembang menjadi konflik.

“Harapan kita, dengan pembekalan ini pelaksanaan Pilwana di 93 nagari dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Potensi konflik dan sengketa harus kita tekan seminimal mungkin,” katanya.

Pemerintah daerah juga mendorong seluruh aparatur untuk menjalankan peran secara profesional dan menjaga komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilwana. Kepentingan masyarakat diharapkan tetap menjadi landasan utama dalam setiap proses penyelenggaraan pemilihan.