RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur maupun kehidupan masyarakat di wilayah yang terdampak bencana.

Upaya tersebut menjadi pembahasan dalam kunjungan Tim Satuan Tugas (Satgas) Nasional Supervisi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat, Selasa, 28 Juli 2026. Kunjungan itu bertujuan mengevaluasi capaian pemulihan sekaligus menginventarisasi berbagai kendala yang dihadapi daerah.

Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Doddy San Ismail, mengatakan Pasaman Barat menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang mengalami dampak cukup besar akibat bencana alam. Sebanyak sembilan kecamatan mengalami kerusakan yang memerlukan penanganan berkelanjutan, baik pada sektor infrastruktur maupun pemulihan kehidupan masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dukungan tim supervisi sangat kami harapkan agar berbagai program yang sedang berjalan dapat segera dituntaskan," ujarnya.

Ia menjelaskan salah satu persoalan yang masih membutuhkan perhatian adalah kerusakan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Pasaman Barat dengan Kabupaten Pasaman. Jalan tersebut sempat diperbaiki pada 2024, namun kembali mengalami kerusakan akibat bencana pada 2025 sehingga hingga kini masih dimanfaatkan masyarakat dalam kondisi darurat.

"Kami berharap rehabilitasi dapat segera dilakukan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap terus berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses pemulihan," katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas Nasional Brigjen Pol Yopie Indra Sepang mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi nasional terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, pemerintah pusat menggunakan 13 indikator untuk mengukur keberhasilan penanganan pascabencana di setiap daerah.

Yopie mengungkapkan, berdasarkan evaluasi sementara, wilayah Sumatera, termasuk Pasaman Barat, menunjukkan progres pemulihan yang cukup baik dibandingkan sejumlah daerah lain. Capaian tersebut dinilai merupakan hasil kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

"Wilayah Sumatera menjadi salah satu daerah dengan penanganan pascabencana yang relatif cepat. Pola penanganannya bahkan menjadi contoh bagi daerah lain. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan," katanya.