RRI.CO.ID, Padang – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Literasi Informasi yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan berlangsung selama 22 hingga 24 Juli 2026 di Gedung Cinema Dispusip Pesisir Selatan.

Bimtek diikuti pustakawan, guru, dan pegiat literasi dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan literasi informasi sekaligus memperkuat peran peserta sebagai penyebar informasi yang benar di tengah masyarakat.

Dalam pemaparannya, Wendi menjelaskan strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyampaikan informasi yang kredibel, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, terdapat lima langkah utama yang perlu diterapkan dalam pengelolaan informasi publik.

"Ada lima langkah yang harus dilakukan, yaitu menetapkan tujuan, menentukan audiens, memilih media yang digunakan. Selain itu mereka dapat menyusun materi yang akan diangkat, serta melakukan evaluasi terhadap informasi yang disampaikan," ujar Wendi, Kamis, 23 Juli 2026.

Ia mengatakan, tahapan tersebut penting agar pemerintah dapat mengukur efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap pesan yang disampaikan dapat diterima secara tepat sesuai sasaran.

Wendi mengakui derasnya arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. "Kalau informasi yang viral itu benar dan valid tentu akan dijelaskan kepada masyarakat. Namun, jika informasi tersebut tidak valid, justru itu yang menjadi tantangan karena harus diluruskan dengan data dan fakta," katanya.

Ia menegaskan masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan berasal dari sumber yang kredibel. Karena itu, setiap informasi pemerintah harus berbasis data dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memantau berbagai isu yang berkembang, baik melalui media sosial, pertemuan langsung dengan masyarakat, maupun laporan dari berbagai pihak. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memberikan penjelasan secara cepat, tepat, dan sesuai fakta.