RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mempercepat pemulihan infrastruktur dan permukiman pascabanjir besar yang melanda wilayah itu pada akhir 2025. Upaya tersebut diperkuat melalui dukungan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371,85 miliar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak.

Komitmen percepatan pemulihan itu dibahas dalam Rapat Monitoring dan Kunjungan Lapangan Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pascabencana di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin, 20 Juli 2026. Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, agenda tersebut tidak hanya membahas administrasi penggunaan anggaran, tetapi juga memantau langsung progres pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

"Kami menyampaikan secara detail tahapan-tahapan pemulihan yang harus kita kawal bersama. Fokus utama saya adalah percepatan rumah hunian tetap (huntap). Huntap ini memiliki kepentingan yang sangat besar, tidak hanya bagi warga yang langsung terdampak, tetapi juga untuk penataan kawasan secara keseluruhan," katanya.

Ia berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian terhadap program pembangunan huntap melalui dukungan pendanaan TKD. Sinergi tersebut dinilai penting agar proses rehabilitasi dan penataan kawasan dapat berjalan sesuai target.

Banjir besar yang terjadi pada akhir 2025 menyebabkan kerusakan permukiman, pendangkalan sungai, serta terganggunya sektor pertanian akibat rusaknya jaringan irigasi. Kondisi tersebut menjadikan percepatan pemulihan infrastruktur sebagai salah satu prioritas Pemerintah Kota Padang.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menilai dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan mengingat Kota Padang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Menurutnya, bantuan tersebut akan mempercepat proses perbaikan fasilitas umum dan rekonstruksi di berbagai lokasi terdampak.

"Daerah kita memiliki kerawanan terhadap hidrometeorologi, dan dampak banjir lalu cukup signifikan. Dukungan dana dari pusat sangat kami harapkan untuk mengakselerasi proses perbaikan dan rekonstruksi di lapangan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengapresiasi langkah cepat Pemko Padang dalam penanganan pascabencana. Ia menyebut Kota Padang menjadi salah satu daerah yang paling cepat melakukan pemulihan sekaligus memikul target pembangunan hunian tetap terbesar di Sumatera Barat, yakni sebanyak 425 unit.

“Kota Padang menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang luar biasa. Meski ikut terdampak, Kota Padang mampu memikul tanggung jawab target pembangunan Huntap yang cukup besar di Sumatera Barat, yaitu mencapai 425 unit," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memastikan alokasi tambahan TKD telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota Padang. Ia menjelaskan nilai anggaran yang dialokasikan mencapai Rp371,85 miliar sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pemulihan daerah.

"Kami mengapresiasi karena penggunaan TKD tambahan ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Wali Kota dengan jumlah sebesar Rp371,85 miliar. TKD tambahan ini merupakan wujud perjuangan Bapak Mendagri kepada Bapak Presiden yang didukung oleh berbagai pihak di pusat demi percepatan pemulihan daerah," ujarnya.