Wako Solok Pimpin Monev PJPK, Perkuat Sinergi Wujudkan SDM Unggul

RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kota Solok menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kota Solok Tahun 2025–2026 di Akmal Room, Bappeda Kota Solok, Rabu, 8 Juli 2026. Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, usai memimpin kegiatan tersebut mengatakan, pentingnya pelaksanaan program kependudukan agar berjalan selaras dengan target pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu, Kota Solok juga mencatatkan prestasi dengan meraih skor 96,38 untuk dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dalam evaluasi nasional yang diselenggarakan oleh BKKBN di Jakarta. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Solok dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang terarah dan berkualitas.

Dalam arahannya, Wali Kota Solok menegaskan bahwa PJPK memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. "PJPK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengendalikan kuantitas penduduk, meningkatkan kualitas penduduk, serta mengarahkan mobilitas penduduk," ujar Ramadhani.

Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan PJPK sangat bergantung pada ketersediaan data kependudukan yang akurat. "Integrasi data kependudukan yang akurat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan lintas sektor di Kota Solok," katanya.

Melalui monitoring dan evaluasi dimaksud, Pemerintah Kota Solok meninjau capaian berbagai program kependudukan yang telah dilaksanakan sepanjang 2025. "Hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan dalam mengoptimalkan intervensi program pada tahun 2026, khususnya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan kesejahteraan keluarga," kata Ramadhani.

Pemerintah Kota Solok mengimbau seluruh OPD terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan program pembangunan. "Dengan kerja sama yang solid, diharapkan dapat terwujud sumber daya manusia Kota Solok yang unggul, berdaya saing, dan siap mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Solok, Ketua TP-PKK Kota Solok, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan di Kota Solok.