RRI.CO.ID, Padang - Persoalan tapal batas antara Nagari Simawang (Kabupaten Tanah Datar) dan Nagari Bukit Kanduang (Kabupaten Solok) memasuki babak baru. Kedua pemerintah daerah sepakat untuk menyerahkan keputusan akhir penyelesaian sengketa wilayah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kesepakatan strategis ini dicapai setelah Bupati Tanah Datar, Eka Putra, dan Bupati Solok, Jon Firman Pandu, duduk bersama dalam rapat fasilitasi yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Istana Gubernur Sumbar, Padang, Senin 6 Juli 2026.

Rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri tertanggal 18 Juni 2026 untuk mengurai ketegangan di segmen batas kedua kabupaten.

"Apresiasi besar atas kehadiran langsung kedua kepala daerah. Ini menunjukkan adanya itikad baik dan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan berkepastian hukum," ujar Ahmad Zakri.

Sebelum kesepakatan ditandatangani, forum sempat berjalan dinamis dengan pemaparan berbagai dokumen pendukung dari masing-masing daerah. Pembahasan tersebut membedah sengketa dari berbagai sudut pandang komprehensif, mulai dari aspek yuridis, historis (sejarah), geografis, kartografis, administrasi pemerintahan, hingga dampak sosial budaya di tengah masyarakat.

Karena kedua wilayah memiliki argumen dan bukti dukung yang sama-sama kuat, Pemkab Tanah Datar dan Pemkab Solok akhirnya sepakat melimpahkan sengketa ini ke tingkat pusat. Kedua daerah berkomitmen untuk menerima keputusan Mendagri dengan menyertakan seluruh dokumen pelengkap yang telah dibahas.

Penandatanganan berita acara kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Eka Putra dan Bupati Jon Firman Pandu, serta disaksikan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumbar bersama Tim Penegasan Batas Kabupaten/Kota masing-masing daerah