RRI.CO.ID, Padang - Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan tata kelola parkir yang lebih transparan terus menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan sistem pembayaran retribusi parkir secara non-tunai untuk meminimalkan kebocoran pendapatan dan mencegah praktik pungutan liar.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemko Padang melaksanakan studi komparatif ke Pemko Bandung guna mempelajari pengelolaan parkir digital, khususnya penerapan pembayaran retribusi non-tunai di tepi jalan umum. Kunjungan yang berlangsung di Balai Kota Bandung pada Senin, 29 Juni 2026 itu diterima langsung Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan studi komparatif dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi sistem pengelolaan retribusi parkir yang hingga kini masih menggunakan metode tunai. Menurutnya, sistem konvensional memiliki sejumlah kelemahan, baik dalam pelaksanaan di lapangan maupun pada aspek administrasi dan pelaporan keuangan.

"Studi komparatif ini diharapkan menjadi referensi bagi Kota Padang dalam menerapkan pengelolaan parkir digital. Semoga dengan itu terwujud layanan parkir yang lebih lancar, aman, nyaman, transparan, dan mudah diakses masyarakat, sekaligus meningkatkan PAD," katanya.

Ia menambahkan, hasil pembelajaran dari Kota Bandung akan menjadi bahan penyusunan kebijakan pengelolaan parkir di Kota Padang. Transformasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem perparkiran tepi jalan umum yang lebih tertib, aman, nyaman, transparan, serta bebas dari praktik pungutan liar.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut baik kunjungan Pemerintah Kota Padang dan membagikan pengalaman dalam mengelola lalu lintas serta perparkiran di Kota Bandung. Menurutnya, tingginya jumlah kendaraan bermotor menjadi tantangan yang harus diimbangi dengan sistem pengelolaan parkir yang modern dan efisien.

"Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung hampir sama dengan jumlah penduduknya. Karena itu, pengelolaan parkir menjadi salah satu tantangan yang terus kami benahi melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai bekerja sama dengan pihak ketiga," kata Farhan.

Ia menambahkan, penerapan pembayaran retribusi non-tunai di sejumlah titik strategis terbukti meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Ini sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah, sebelum pertemuan diakhiri dengan diskusi teknis dan pertukaran cenderamata sebagai simbol kolaborasi kedua daerah.