RRI.CO.ID, Padang - Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui penerapan sistem pendataan berbasis digital. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai basis data masyarakat penerima bantuan agar proses pendataan menjadi lebih akurat dan transparan.

Persiapan implementasi program itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi dan Persiapan Launching Digitalisasi Bansos yang digelar di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Padang, Senin, 29 Juni 2026. Rapat dipimpin Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya dan dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Feri Mulyani Hamid serta seluruh camat se-Kota Padang.

Melalui Portal Perlindungan Sosial, masyarakat dapat melakukan pendaftaran maupun pembaruan data secara mandiri melalui laman resmi Perlinsos. Sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat proses validasi data sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kota Padang, Feri Mulyani Hamid, mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan sosialisasi Perlinsos ketiga yang ditujukan kepada seluruh camat. Menurutnya, percepatan pelaksanaan program diperlukan karena tahapan implementasi telah memasuki jadwal yang ketat.

"Setelah rakor ini, program Perlinsos akan langsung berjalan hingga akhir Agustus. Lalu pada September mendatang kita sudah memasuki masa sanggah," katanya.

Ia menegaskan, digitalisasi pendataan menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bansos. "Kita ingin memotivasi para camat agar mengawal pendataan digital ini dengan optimal. Tujuannya jelas, agar masyarakat yang benar-benar berhak masuk kategori penerima tidak lagi terabaikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, menyebut Kota Padang memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan implementasi digitalisasi bansos. "Kota Padang terpilih masuk dalam 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah piloting implementasi digitalisasi bansos," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemko Padang menetapkan dua kelurahan sebagai lokasi uji coba perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 8 Juli 2026. Kedua wilayah tersebut yakni Kelurahan Kuranji di Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX di Kecamatan Lubuk Begalung, yang akan menjadi sampel awal pelaksanaan digitalisasi pendataan bansos.