RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kota Padang bersama DPRD setempat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menetapkan total APBD Perubahan 2026 mencapai Rp3,21 triliun atau meningkat sekitar 18,8 persen dibandingkan APBD awal sebesar Rp2,7 triliun.

Kesepakatan itu menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perubahan anggaran yang akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan. Dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati juga menjadi pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan berlangsung. Menurutnya, penyusunan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, proses tersebut diawali dengan penyampaian dokumen kepada DPRD pada 15 Juni 2026. Selanjutnya, pembahasan dilakukan melalui rapat kerja komisi bersama perangkat daerah hingga pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Fadly menegaskan, penandatanganan nota kesepakatan menjadi tonggak penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan Kota Padang. Anggaran perubahan tersebut akan dialokasikan untuk mendukung sejumlah agenda strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Hari ini kita selesaikan tahapan penting ini. Anggaran ini akan kita optimalkan untuk mencapai target tahunan, seperti penyelenggaraan Porprov, penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 lalu, perayaan Hari Jadi Kota Padang, hingga mewujudkan cita-cita besar kita menjadikan Kota Padang sebagai Kota Gastronomi Dunia di bawah pengakuan UNESCO," ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang, Sabtu, 27 Juni 2026.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padang segera melaksanakan desk pembahasan RKA bersama seluruh perangkat daerah sebagai tahapan finalisasi penyusunan APBD Perubahan 2026. Rancangan Perubahan APBD tersebut dijadwalkan kembali disampaikan kepada DPRD pada 3 Juli 2026 untuk memasuki pembahasan tahap berikutnya.