KSP Tinjau Lahan Eks HGU PT Inang Sari untuk Percepat Pembangunan Huntap

RRI.CO.ID, Padang - Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) RI meninjau lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Inang Sari di Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Rabu, 24 Juni 2026. Hal dimaksud guna mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana serta sejumlah program strategis nasional di daerah tersebut.

Peninjauan diawali dengan sarapan bersama di Rumah Dinas Wakil Bupati Agam yang disambut langsung oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal. Saat peninjauan lokasi KSP RI didampingi oleh Sekretaris Daerah Agam Mhd. Lutfi AR, jajaran Pemerintah Kabupaten Agam, Kepala BPN Agam, Dinas Perkimtan Sumatera Barat, serta unsur ninik mamak Nagari Manggopoh. Rombongan Kedeputian III KSP RI terdiri dari Irhash Ahmady bersama tim teknis, Ridho Ruzika, Fahrul Fajar, Hendri Kurnia, dan jajaran lainnya.

Lahan eks HGU PT Inang Sari direncanakan menjadi lokasi pembangunan berbagai fasilitas strategis, meliputi hunian tetap (huntap) pascabencana, Yonif TP 897/Singgalang, Sekolah Rakyat, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial Pemerintah Kabupaten Agam. Sekretaris Daerah Agam Mhd. Lutfi AR mengatakan peninjauan tersebut merupakan tahapan penting dalam percepatan penyediaan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana pada tahun 2025.

"Kami berharap proses pembangunan dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat yang saat ini masih menempati hunian sementara dapat segera memiliki rumah yang lebih layak dan aman," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Kedeputian III KSP RI, Irhash Ahmady, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera. "Secara prinsip, aspek legalitas dan koordinasi dengan ATR/BPN sedang dipercepat. Dalam waktu dekat diharapkan SK Menteri ATR/BPN dapat terbit sehingga kepastian hukum lahan semakin jelas," kata Irhash.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh kebutuhan pendukung pembangunan dapat dipenuhi. Selain itu, komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat adat dinilai penting dalam percepatan pembangunan, termasuk penetapan calon penerima manfaat huntap dan sinkronisasi data kawasan rawan bencana bersama Bappenas.

Dukungan juga disampaikan unsur masyarakat adat. Ninik Mamak Nagari Manggopoh, Ridwan Dt. Tumbijo, menyatakan pihaknya mendukung rencana pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana. "Pada prinsipnya ninik mamak mendukung pembangunan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana, sepanjang tetap melalui musyawarah dan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan adat," ujarnya.

Melalui peninjauan ini, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Kabupaten Agam berharap proses penyelesaian legalitas lahan dan tahapan pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Hal dimaksud agar program pembangunan huntap dan fasilitas strategis lainnya di Nagari Manggopoh segera direalisasikan.